Anggota DPR: KKP perlu evaluasi anggaran terkait program prioritas

id anggaran kkp,sektor kelautan dan perikanan,evaluasi,budidaya perikanan

Anggota DPR: KKP perlu evaluasi anggaran terkait program prioritas

Ilustrasi - Tambak udang milenial di Jepara, Jawa Tengah, salah satu program andalan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menarik generasi muda agar tertarik terjun di sektor kelautan dan perikanan nasional. ANTARA/HO-KKP

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) perlu mengevaluasi anggaran terkait dengan program prioritas yang dimiliki agar dengan alokasi yang terbatas dapat dioptimalkan supaya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat sektor perikanan.

"Saya ingin penggunaan anggaran KKP 2021 dievaluasi kembali," kata Anggota Komisi IV DPR RI Renny Astuti dalam Rapat Kerja dengan KKP di Jakarta, Senin.

Menurut Renny, salah satu program prioritas yang perlu dievaluasi adalah terkait dengan budi daya perikanan yang selama ini menjadi andalan KKP.

Ia mengemukakan, evaluasi untuk program prioritas budi daya perikanan penting agar mereka yang menjadi sasaran dari program tersebut dapat terus aktif berproduksi pada masa pandemi sehingga juga bisa menggerakkan aktivitas perekonomian warga di sekitarnya.

Renny juga mengemukakan agar KKP perlu meningkatkan kesejahteraan penyuluh perikanan yang merupakan faktor esensial agar berbagai program KKP dapat berjalan dengan efektif dan tepat sasaran.

"Perhatikan honor serta kesejahteraan para tenaga honorer seperti penyuluh. Tidak akan berjalan dengan efektif program itu, jika manusianya tidak diperhatikan," katanya.

Dalam rapat kerja tersebut, KKP mengusulkan anggaran tambahan dalam rancangan Pagu Indikatif Belanja 2022 sebesar Rp8,04 triliun untuk mendorong peningkatan produktivitas sektor kelautan dan perikanan nasional.

"KKP mengusulkan tambahan pagu anggaran sebesar Rp8,043 triliun," kata Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono.

Menurut Sakti Wahyu Trenggono, usulan itu antara lain mengingat masih banyaknya peran strategis KKP dalam agenda pembangunan nasional yang belum tertampung dalam Pagu Indikatif Belanja 2022.

Selain itu, ujar dia, anggaran tambahan tersebut untuk melaksanakan kegiatan prioritas utama KKP dalam melayani kepentingan masyarakat untuk pemulihan ekonomi dan ketahanan pangan.

Tambahan anggaran, lanjutnya, terdiri atas belanja operasional Rp236,61 miliar yang akan digunakan untuk pemenuhan belanja pegawai dan operasional perkantoran di pusat dan daerah.

Kemudian, menurut dia, belanja non-operasional sebesar Rp7,806 triliun yang digunakan dalam rangka melaksanakan program prioritas nasional dan terobosan KKP.

Berdasarkan Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bapenas Nomor S-361 dan B.238 tanggal 29 April 2021 perihal Pagu Indikatif Belanja K/L TA 2022, KKP mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp6,122 triliun dengan terdiri dari Belanja Operasional sebesar Rp2,6 triliun dan Belanja Non Operasional Rp3,5 triliun.

Dengan tambahan pada rencana anggaran belanja yang diusulkan oleh KKP ini, anggaran belanja KKP yang semula sebesar Rp6 triliun akan menjadi Rp14,1 triliun.

"Usulan tambahan pagu anggaran yang telah kami sampaikan, yang pada intinya adalah untuk penguatan kehadiran pemerintah di masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan," kata Trenggono.

Baca juga: KKP usulkan anggaran tambahan Rp8 triliun dorong produktivitas

Baca juga: Anggota DPR: Anggaran sektor kelautan harus ditambah signifikan

Baca juga: Anggota DPR ingin anggaran KKP untuk pengawasan laut jangan dihemat

Baca juga: DPR harapkan KKP terus buat terobosan meski ada refocussing anggaran

 

Pewarta : M Razi Rahman
Editor: Ahmad Buchori
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Komentar