Komisi III DPR-Kemenkumham sepakati RKUHP masuk Prolegnas Prioritas

id RKUHP,RUU Prioritas 2021,Kemenkumham,Wamenkumham

Komisi III DPR-Kemenkumham sepakati RKUHP masuk Prolegnas Prioritas

Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly (kiri) bersiap mengikuti rapat kerja dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (9/6/2021). Rapat tersebut membahas rencana kerja bidang legislasi tahun 2021, evaluasi terhadap pelaksanaan rencana prioritas kerja Kementerian Hukum dan HAM tahun 2021 di bidang pemasyarakatan dan keimigrasian. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/pras.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manisia Edward Omar Sharif Hiariej mengatakan Komisi III DPR dan Kemenkumham sepakat agar Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) segera dimasukkan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021.

"Jadi tadi ada kesepakatan bahwa ini (RKUHP) akan segera dimasukkan sebagai RUU Prioritas 2021," kata Edward Omar usai menghadiri Rapat Kerja (Raker) Komisi III DPR, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu.


Dia mengatakan, karena RKUHP merupakan "carry over" atau peralihan dari periode DPR 2014-2019, maka yang akan dibahas hanya pasal-pasal yang belum tuntas.

Dalam raker tersebut, salah satu kesimpulannya adalah Komisi III DPR dan Menkumham bersepakat untuk segera menindaklanjuti penyelesaian RKUHP maupun RUU yang telah menjadi prioritas di tahun 2021 dalam rangka mewujudkan penataan sistem peradilan pidana yang terpadu.

Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani dalam raker tersebut meminta agar Pimpinan Komisi III DPR, Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) dan Menkumham mendorong RKUHP masuk dalam Prolegnas Prioritas 2021.

Dia khawatir kalau DPR dan Pemerintah saling menunggu, maka pembahasan RKUHP tidak akan pernah maju.

"Pernah ada preseden, ada RUU Penjaminan yang dibahas dan hampir tuntas di periode 2009-2014 hanya kurang dua pasal, lalu DPR berganti menjadi 2014-2019 akhirnya disepakati menugaskan Baleg DPR ajukan kembali. Lalu poksi di baleg sepakat dengan pemerintah ini tidak dibahas ulang, namun membahas dua pasal yang belum disepakati," ujarnya.

Kesimpulan lainnya yang diputuskan dalam raker tersebut adalah Komisi III DPR mendesak Menkumham mengawasi secara lebih ketat terhadap izin tinggal dan pergerakan orang asing di Indonesia, agar membantu pemerintah dalam mencegah penyebaran COVID-19 dan potensi permasalahan sosial di masyarakat.

Selain itu, Komisi III DPR mendesak Menkumham untuk terus meningkatkan upaya dalam mengurangi "overcrowding" atau kelebihan populasi, memberikan pemenuhan hak-hak warga binaan secara terukur, meningkatkan pengawasan ketat terhadap masuknya narkoba dan barang ilegal lainnya.

Komisi III DPR juga meminta Menkumham meningkatkan kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pihak terkait.

Komisi III DPR akan menggelar rapat gabungan dengan Polri, Kejaksaan, BNN, Kemenkumham, dan Sekretaris MA dalam penyelesaian masalah over kapasitas dan penanganan tindak pidana narkotika.
Baca juga: Arsul Sani: Ketentuan pidana penghinaan Presiden harus ada
Baca juga: Menkumham: Pasal penghinaan terhadap presiden jadi delik aduan


Pewarta : Imam Budilaksono
Editor: Budisantoso Budiman
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Komentar