Kemendagri ingatkan percepatan reformasi birokrasi kabupaten kota

id Kemendagri, reformasi birokrasi

Kemendagri ingatkan percepatan reformasi birokrasi kabupaten kota

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Muhammad Hudori ANTARA/HO-Kemendagri.

Jakarta (ANTARA) - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Muhammad Hudori mengingatkan agar adanya percepatan reformasi birokrasi di tingkat kabupaten kota.

Hudori, di Jakarta, Rabu, mengatakan target capaian reformasi birokrasi pada tingkat provinsi tidak mengalami kendala. Namun, berbeda halnya dengan capaian reformasi birokrasi di tingkat kabupaten kota.

Menurut dia meskipun telah memenuhi target capaian indeks reformasi birokrasi secara nasional, masih terdapat kabupaten kota yang mendapatkan nilai CC, C dan D. Bahkan, sebanyak 115 kabupaten kota belum melaksanakan reformasi birokrasi.

Baca juga: Mendagri usulkan anggaran persiapan Pemilu 2024 Rp1,9 triliun

“Perlu diperhatikan lagi untuk pembinaan percepatan reformasi birokrasi pada tingkat kabupaten/kota, masih terdapat 115 kabupaten/kota yang belum melaksanakan reformasi birokrasi,’’ kata Hudori.

Hudori mengatakan, indeks reformasi birokrasi pada tingkat provinsi pada 2020 telah melampaui target. Terdapat 27 provinsi atau 79,41 persen dari total seluruh provinsi di Indonesia yang mendapatkan indeks reformasi birokrasi dengan nilai B ke atas. Sisanya, masih mendapatkan nilai CC.

Sedangkan untuk kabupaten kota, terdapat sebanyak 124 kabupaten kota atau 31,08 persen dari total keseluruhan yang memperoleh hasil capaian Indeks reformasi birokrasi pada 2020 dengan nilai “B” ke atas.

Hudori pun menekankan sejumlah hal yang menjadi faktor kunci dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan pemerintah daerah. Pertama, kata Hudori, dibutuhkan komitmen dari pimpinan dan seluruh jajaran pemerintah daerah.

Kedua, perlu adanya agenda kerja dan rencana aksi sebagai pedoman reformasi birokrasi di lingkungan pemerintah daerah.

Ketiga, lanjut Hudori, diperlukan strategi untuk implementasi reformasi birokrasi yang melibatkan seluruh ASN di lingkungan pemerintah daerah.

Keempat, Hudori meminta agar pemerintah daerah melaksanakan monitoring, evaluasi dan supervisi pelaksanaan reformasi birokrasi sebagai dasar untuk melakukan perbaikan berkelanjutan. Untuk itu, Hudori berharap akan hadirnya progres nyata dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di daerah.

“Semoga acara ini mampu memberikan semangat dan kemajuan berarti sesuai pencapaian target indeks reformasi birokrasi yang diharapkan sebagaimana telah ditetapkan dalam RPJMN Tahun 2020 -2024,” kata Hudori.

Baca juga: Kemendagri siapkan inovasi pemindahan data fisik KTP-el ke digital
Baca juga: Kemendagri bantu daerah sukseskan pilkades


Pewarta : Boyke Ledy Watra
Editor: Tasrief Tarmizi
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Komentar