Kemarin, PPKM Mikro diperpanjang hingga PPN sembako premium

id Ppkm mikro,ppkm mikro diperpanjang,ppn sembako,pajak ppn,menko airlangga,sri mulyani

Kemarin, PPKM Mikro diperpanjang hingga PPN sembako premium

Ilustrasi - Petugas menyemprotkan disinfektan di sekitar jalan desa yang ditutup akibat karantina wilayah di Desa Pedawang, Kudus, Jawa Tengah, Selasa (1/6/2021). . ANTARA FOTO/Yusuf Nugroho/rwa.

Jakarta (ANTARA) - Sejumlah informasi penting menghiasi berita ekonomi pada Senin (14/6) mulai dari penjelasan mengenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang hanya akan dikenakan pada sembako yang bersifat premium hingga diperpanjangnya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat skala Mikro (PPKM MIkro) untuk periode 15-28 Juni 2021.

Berikut rangkuman berita selengkapnya yang masih menarik untuk dibaca:


1. 3,2 juta ton pupuk bersubsidi telah tersalurkan pada petani

Sebanyak 3,274 juta ton dari total alokasi sebanyak 9,041 juta ton pupuk bersubsidi atau sekitar 36,22 persen telah tersalurkan kepada para petani yang berhak menerima subsidi per 9 Juni 2021.

Selengkapnya di sini


2. ASDP Merak ancam pecat pegawai terlibat pemalsuan tiket penyeberangan

Manajemen Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (ASDP) Merak mengatakan akan menindak tegas berupa pemecatan, jika ada pegawai yang terlibat dalam dalam kasus penyediaan tiket palsu.

Selengkapnya di sini


3. Kemenkeu sebut PPN untuk sembako premium, contohnya daging wagyu

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Neilmaldrin Noor menyebutkan pajak pertambahan nilai (PPN) hanya akan dikenakan pada sembako yang bersifat premium.

Selengkapnya di sini


4. Pemerintah perpanjang PPKM Mikro hingga 28 Juni, ada penyesuaian baru

Pemerintah kembali memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat skala Mikro (PPKM MIkro) untuk periode 15-28 Juni 2021.

Selengkapnya di sini


5. LPS pastikan dana masyarakat dikelola sesuai undang-undang

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menekankan bahwa pengelolaan aset LPS termasuk juga dana dari masyarakat telah dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2004 tentang LPS.

Selengkapnya di sini

 


Pewarta : Ade irma Junida
Editor: Risbiani Fardaniah
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Komentar