Cegah pungli, pelabuhan disarankan tiru model pengelolaan kereta api

id pungli,pelabuhan,bongkar muat

Cegah pungli, pelabuhan disarankan tiru model pengelolaan kereta api

Suasana aktivitas bongkar muat peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Selasa (15/6/2021). ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha/foc.

Jakarta (ANTARA) - Pengamat transportasi Djoko Setijowarno menyarankan operator pelabuhan meniru cara pengelolaan di sektor kereta api guna mengatasi masalah premanisme dan pungutan liar di lingkungan pelabuhan.

"Stasiun yang dulu kumuh, sekarang sudah rapi dan menarik, padahal kawasan stasiun juga dulunya penuh dengan aksi premanisme," katanya di Jakarta, Rabu.

Djoko mengatakan aksi premanisme di pelabuhan sudah berlangsung lama. Hal tersebut, kata dia, terjadi di hampir semua pelabuhan, terutama pelabuhan besar yang aktivitasnya tinggi.

Baca juga: Presiden minta Kapolri tindak premanisme dan pungli di Tanjung Priok

Pengamat dari Universitas Katolik Soegijapranata Semarang itu menilai masalah sosial-ekonomi seringkali menjadi penyebab masalah premanisme.

Menurut dia, jika lingkungan pelabuhan dipenuhi masyarakat yang tergolong miskin dan kumuh, maka dapat dipastikan hal itu terjadi. Bahkan, tak jarang terjadi kerja sama dengan oknum aparat juga.

"Dalam bidang apapun, apabila pelanggaran murni dilakukan sendiri oleh pelaku, pasti hanya akan berlangsung sementara. Tetapi, kalau pelanggaran sudah berlangsung rutin dan terus-menerus, pasti sudah ada kerja sama," ujarnya.

Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) itu menambahkan jika di sekitar kawasan pelabuhan masih terdapat kemiskinan, hal itu bukan tugas dan kewajiban pihak operator pelabuhan untuk mengurusinya.

Masalah tersebut menjadi kewajiban pemda setempat untuk mengurus dan membereskannya.

Namun demikian, ia juga meminta operator pelabuhan dapat memberikan bantuan, misalnya beasiswa kepada anak-anak di sekitar kawasan pelabuhan untuk melanjutkan sekolahnya.

Ia mengatakan sumber dananya bisa dianggarkan dari tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility/CSR) atau dari gaji bulanan sejumlah direksi dan komisaris operator pelabuhan.

"Tapi, harus ada keseimbangan pula, misalnya ada keluarga dari masyarakat yang bekerja di pelabuhan, demi anaknya yang sedang menempuh pendidikan, terutama kuliah," katanya.

Djoko menambahkan dalam mengelola pelabuhan yang modern, pihak berwenang harus berani untuk menghilangkan biaya atau pungutan yang sebetulnya tidak perlu, seperti container crane yang tidak ada peran buruh, namun proses bongkar muatnya tetap dipungut biaya.

Ia juga menyarankan TNI AL dari kesatuan marinir dijadikan kepala pengamanan di lingkungan pelabuhan.

Baca juga: Polri tangkap 49 orang terkait pungli di Tanjung Priok
Baca juga: Stakeholder Pelabuhan Tanjung Priok berkomitmen berantas pungli

Pewarta : Adimas Raditya Fahky P
Editor: Kelik Dewanto
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Komentar