IDI sesalkan masyarakat Malut tidak disiplin prokes

id IDI,covid maluku utara malut

IDI sesalkan masyarakat Malut tidak disiplin prokes

Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Wilayah Malut, dr Alwia Assagaf. (ANTARA/Abdul Fatah)

Ternate (ANTARA) - Ikatan Dokter Maluku Utara (IDI) Wilayah Provinsi Maluku Utara (Malut) menyatakan keprihatinannya atas sikap masyarakat Malut yang tidak taat dalam protokol kesehatan (prokes), seperti menjaga jarak, terutama saat beraktivitas.

Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Wilayah Malut, dr Alwia Assagaf di Ternate, Senin, mengatakan berdasarkan data menunjukkan kalau masyarakat di Malut tidak disiplin dalam menerapkan prokes.

Menurutnya, di saat kasus COVID-19 masih ada, pandemi belum berlalu, masyarakat Malut sudah tidak disiplin dalam penerapan prokes. Apalagi saat ini terjadi peningkatan kasus luar biasa secara nasional termasuk di Malut.

"Saya berharap tim Satgas COVID-19 provinsi dan kabupaten/kota harus berperan dalam menerapkan disiplin bagi masyarakat, terutama dalam penggunaan masker dan jaga jarak," katanya.

Baca juga: Warga tak bermasker, penanganan COVID-19 Kepulauan Sula tak maksimal

Baca juga: Jamaah calon haji lansia Halmahera Utara-Malut divaksin COVID-19


Hal ini berdasarkan data kepatuhan prokes di 34 provinsi per 13 Juni 2021, Satgas Penanganan COVID-19 mencatat, terdapat 20 dari 34 provinsi dengan rata-rata kepatuhan menggunakan masker di bawah 85 persen. Data ini dihitung selama 7 hari terakhir.

Apalagi, malut merupakan provinsi yang paling rendah dalam kepatuhan memakai masker, dengan 11,6 persen, bahkan Malut juga terendah dalam kepatuhan menjaga jarak, dengan 0,0 persen.

Provinsi dengan kepatuhan memakai masker terendah adalah Maluku Utara dengan 11,6 persen. Diikuti Bengkulu 42,9 persen, di posisi dua terendah dan Maluku 46,1 persen, di posisi tiga terendah.

Sementara itu, untuk provinsi dengan kepatuhan menjaga jarak terendah adalah Maluku Utara 0,0 persen, diikuti Maluku 44,4 persen, dan Bengkulu 52,4 persen.

Saat ini, kata dr. Alwia, kegiatan sosial tidak dibatasi, seperti pernikahan, ultah. Bahkan, rumah makan dan kafe tidak ada pengaturan jarak duduk, serta kegiatan kantor tidak dibatasi.

Padahal, kata Alwia, Provinsi Malut masih berada di zona kuning, bahkan oranglye di empat kabupaten/kota.

"Mudah-mudahan dengan PPKM skala mikro, masing-masing kabupaten/kota dapat mendisiplinkan masyarakat dalam penerapan prokes, agar tidak terjadi lonjakan kasus yang berakibat peningkatan rawat Inap RS. Ini karena kapasitas isolasi terbatas, dan kalau ada ada peningkatan kasus, maka RS bisa kolaps," katanya.

Selain itu, upaya percepatan vaksinasi harus lebih digalakkan untuk mempercepat herd immunity.

"Malut masih berada di deretan bawah secara nasional dengan capaian 23 persen yg sudah divaksinasi," ujarnya,

Seraya menambahkan, saat ini untuk percepatan, dia mengajak sukseskan upaya 1 juta dosis 1 hari untuk vaksinasi di Malut.*

Baca juga: Satgas COVID-19 Malut imbau masyarakat tidak rayakan Tahun Baru 2021

Baca juga: Termasuk dirut, dokter-tenaga medis di RSUD Tobelo positif COVID-19

Pewarta : Abdul Fatah
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Komentar