UT gagas program wajib kuliah untuk wujudkan keadilan sosial

id wajib kuliah,universitas terbuka, program wajib kuliah, keadilan sosial,kampus merdeka, merdeka belajar

UT gagas program wajib kuliah untuk wujudkan keadilan sosial

Rektor Universitas Terbuka (UT) Prof Ojat Darojat dalam pembukaan kegiatan Dies Natalis UT ke-37 dan Disporseni yang dipantau di Jakarta, Kamis (24/6). (ANTARA/Indriani)

Jakarta (ANTARA) - Rektor Universitas Terbuka (UT) Prof Ojat Darojat menggagas program wajib kuliah bagi masyarakat Indonesia untuk mewujudkan keadilan sosial bidang pendidikan di Tanah Air.

“Pada pembukaan kegiatan Dies Natalis UT ke-37 dan Disporseni, UT memperkenalkan program wajib kuliah bagi masyarakat Indonesia. Jika pada 1994, kita mengenal wajib belajar sembilan tahun kemudian pada 2015 wajib belajar 12 tahun. Maka pada kesempatan ini, UT memperkenalkan program wajib kuliah,” ujar Ojat dalam pembukaan kegiatan Dies Natalis UT ke-37 dan Disporseni yang dipantau di Jakarta, Kamis.

Ojat menambahkan program wajib kuliah tersebut sejalan dengan target periode kedua Presiden Joko Widodo yakni pembangunan sumber daya manusia (SDM). Pada umumnya, seseorang tidak melanjutkan kuliah ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi dikarenakan kendala ekonomi dan juga kendala geografis karena bermukim di daerah yang terpencil.

“Sehingga tidak memungkinkan mereka untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Disamping ada alasan lain seperti komitmen sosial dan lainnya,” tambah dia.

Baca juga: Rektor UT : Kampus Merdeka berikan kesempatan mahasiswa berkembang

Baca juga: Alumni motivasi lulusan UT agar terus lanjutkan pendidikan

 

Ia menambahkan UT didirikan sejak 37 tahun yang lalu bertujuan untuk menjawab dua persoalan tersebut. UT didirikan oleh pemerintah bertujuan untuk menghadirkan pendidikan yang berkualitas dengan biaya yang terjangkau sehingga masyarakat diharapkan memiliki kesempatan belajar di pendidikan tinggi.

“Ke depan biaya uang kuliah tunggal (UKT) di UT diharapkan bisa gratis, sementara biaya operasional UT ditanggung oleh pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya,” jelas Ojat.

Ojat menambahkan jika biaya operasional UT sebesar Rp1,5 triliun per tahun, maka biaya tersebut dapat ditanggung oleh pemerintah dan CSR pemangku kepentingan lainnya.

Dengan demikian, lanjut dia, pemerintah bisa menghadirkan keadilan sosial bagi warga Indonesia. Untuk memperkokoh posisi UT, pihaknya sudah bekerja sama dengan sejumlah perguruan tinggi konvensional dan institusi lainnya.

Gagasan wajib kuliah itu, tambah Ojat, terinspirasi dari pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyampaikan agar anak Indonesia dapat menempuh pendidikan berkualitas untuk semua.

“Selama 37 tahun, UT masuk ke pelosok negeri yang tidak bisa disentuh perguruan tinggi lainnya, dan memungkinkan mahasiswa untuk dapat mengakses pendidikan tinggi,” imbuh dia.

Ojat menegaskan bahwa program UT sejalan dengan program Merdeka Belajar dan pelaksanaan Disporseni wujud dari penerapan Kampus Merdeka.
 
Disporseni diikuti 31 kampus baik PTN dan PTS di Tanah Air. Dengan kegiatan Disporseni yang diselenggarakan secara daring, Ojat berharap dapat meningkatkan semangat kompetisi antarmahasiswa dan perguruan tinggi.

Baca juga: UT canangkan semua sistem pelayanan berbasiskan digital

Baca juga: UT wisuda sarjana 17 pekerja migran di Singapura


Pewarta : Indriani
Editor: Zita Meirina
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Komentar