Jakarta (ANTARA) - Asosiasi Petani Kelapa Sawit Perkebunan Inti Rakyat (Aspekpir) mendukung Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) dengan melakukan road show Pertemuan Teknis Percepatan PSR ke DPD-DPD (Dewan Pimpinan Daerah) Aspekpir di 6 provinsi.

Ketua Harian DPP Aspekpir Juwita Yandi dalam pertemuan bersama DPD Aspekpir Jambi, di Jambi, Rabu mengatakan, PSR adalah pintu masuk untuk dilakukannya kembali kemitraan antara pekebun dengan perusahaan yang selama ini sudah menurun.

"Bagi Aspekpir kemitraan merupakan hal yang sangat penting. Harapannya dengan PSR ini akan meningkatkan kesejahteraan petani anggota Aspekpir ," ujarnya melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta.

Saat ini rekomendasi teknis (rekomtek) yang sudah dikeluarkan 200.025 ha yang sebagian besar merupakan eks petani plasma/petani plasma yang masih aktif yang merupakan anggota Aspekpir.

Baca juga: Aspekpir perkuat kemitraan pekebun dengan pabrik kelapa sawit

Masih ada 300.000 lagi potensi petani PIR yang belum digarap, lanjutnya, Aspekpir akan ikut menggarap ini sehingga target realisasi PSR bisa tercapai.

Menurut dia, kegiatan yang dilakukan bekerjasama dengan Badan Pengelola Dana Pengembangan Kelapa Sawit (BPDP KS) ini juga akan melatih pengurus Aspekpirdari berbagai daerah menjadi TOT (Training of Trainer) untuk selanjutnya diwilayah masing-masing melatih lagi sehingga petani plasma siap masuk ke PSR. Keluarannya adalah menyiapkan sebanyak mungkin anggota ASPEKPIR siap PSR sehingga target bisa tercapai.

Sementara itu Direktur Tanaman Tahunan dan Penyegar Ditjenbun Kementerian Pertanian Heru Tri Widarto, menyatakan tahun ini PSR agak tersendat dibanding tahun lalu karena ada berbagai macam permasalahan terkait temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Oleh karena itu, tambahnya, Aspekpir baik pengurus pusat maupun daerah diminta untuk ikut membantu mendampingi anggotanya sehingga target PSR bisa tercapai.

Menurut dia, tahun ini jalur pengajuan hanya melalui dinas perkebunann, sedang Surveyor Indonesia distop dulu untuk menyelesaikan target tahun lalu.

Baca juga: Anggota DPR dukung optimalisasi program peremajaan sawit rakyat

Untuk mempercepat PSR, lanjutnya, saat ini sedang digodok jaulr baru dimana perusahaan bisa langsung mengajukan petani mitranya ke BPDPKS tanpa lewat dinas perkebunan kabupaten, provinsi dan ditjenbun.

Kepala Dinas Perkebunan Jambi , Agurizal menyatakan di Jambi banyak kemitraan yang sudah putus, oleh karena itu melalui PSR diharapkan Aspekpir bisa menjembatani kembali kemitraan ini. Pemprov Jambi sudah mempunyai perda yang akan ditindaklanjuti dengan pergub yang akan memaksa perusahaan untuk bermitra dengan pekebun sekitarnya.

Ketua Aspekpir Jambi Roy Asnawi menyatakan selama ini dengan biaya sendiri pengurus Aspekpir Jambi sudah bergerak melakukan sosialisasi kepada masyarakat.

Program PSR Jambi tahun ini ditargetkan 18.000 ha yang tersebar di Batanghari 1.500 ha, Bungo 1.500 ha, Merangin 4.000 ha, Muaro Jambi 4.000 ha, Sarolangun 1.000 ha, Tanjung Jabung Barat 4.000 ha, Tebo 1.000 ha dan Tanjung Jabung Timur 1.000 ha.

“Kemitraan lewat pergub ini tetap harus saling menguntungkan. Harus ada surat perjanjian kerjasama yang disepakati keduabelah pihak dan harus sama-sama ditaati. Pemprov Jambi akan membentuk tim pengawas,” katanya.

Target PSR di Jambi tahun ini 18.000 ha sedang usulan yang sudah masuk baru 6.000 ha. Wilayah eks PIR di Jambi ada 90.000 ha yang tersebar di 7 kabupaten. ASPEKPIR Jambi diminta mendorong petani PIR yang sudah melakukan waktunya peremajaan untuk ikut.
 

Pewarta: Subagyo
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2021