Pemda diminta bentuk lingkungan dukung pencegahan perkawinan anak

id kemenpppa, perkawinan anak,pemda

Pemda diminta bentuk lingkungan dukung pencegahan perkawinan anak

Tangkapan layar Asisten Deputi Pemenuhan Hak Anak atas Pengasuhan dan Lingkungan KemenPPPA Rohika dalam bincang media daring dipantau dari Jakarta, Jumat (9/7/2021). ANTARA/Devi Nindy.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) meminta pemerintah daerah menjalankan strategi nasional di wilayahnya guna membentuk lingkungan yang mendukung pencegahan perkawinan anak.

Menurut Asisten Deputi Pemenuhan Hak Anak atas Pengasuhan dan Lingkungan Kemen PPPA Rohika, hal ini tak bisa jika hanya dilakukan oleh pemerintah pusat, serta anggota empat pilar lainnya yakni media, dunia usaha, serta masyarakat yang terus mengadvokasi dan melakukan koordinasi.

"Di daerah menjadi strategi daerah, apa yang dilakukan yakni optimalisasi kapasitas lingkungan yang mendukung pencegahan perkawinan anak, aksesibilitas dan perluasan layanan, kemudian penguatan regulasi, serta koordinasi pemangku kepentingan," ujar Rohika dalam bincang media daring dipantau dari Jakarta, Jumat.

Baca juga: KemenPPPPA: Jangan sampai sinetron melahirkan perilaku perkawinan anak

Rohika mengatakan penurunan perkawinan anak menjadi salah satu indikator dari 24 indikator suatu daerah bisa dinyatakan Kabupaten/Kota Layak Anak di Indonesia.

"Tentu pusat tidak bisa bekerja sendiri, dan harus di dalam kewenangan daerah," ujar dia menambahkan.

Selain itu, Kemen PPPA juga mulai tahun ini mengawal program Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA), di mana dalam hal ini membutuhkan otonomi desa dalam pelaksanaannya.

Rohika mengatakan DRPPA akan menjadi penguatan Kemen PPPA dalam menjamin hak-hak perlindungan anak dari sisi pendidikan, kesehatan, pengasuhan, serta tidak adanya perkawinan anak.

"Anak itu diasuh bukan menjadi pengasuh. Makanya desa ini harus nol perkawinan anak," ujar dia.

Baca juga: Menteri PPPA apresiasi Perda Pencegahan Perkawinan Anak di NTB
Baca juga: Kemenag ajak pemuka agama proaktif cegah perkawinan anak
Baca juga: Mendikbud: Perkawinan anak hilangkan kesempatan pendidikan berkualitas

Pewarta : Devi Nindy Sari Ramadhan
Editor: Triono Subagyo
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Komentar