1. Puan ajak masyarakat bangun optimisme hadapi pandemi COVID-19
Ketua DPR RI Puan Maharani mengajak seluruh elemen bangsa untuk bersatu dan membangun optimisme menghadapi pandemi COVID-19.
Dia menilai kebesaran hati seluruh pihak untuk berempati dan berkontribusi positif sangat dibutuhkan dalam masa-masa sulit seperti saat ini.
Selengkapnya baca disini
2. Wapres: Kasus COVID-19 di RI jangan seperti fenomena gunung es
Wakil Presiden Ma’ruf Amin berharap kasus penularan COVID-19 di Indonesia tidak seperti fenomena gunung es atau iceberg phenomenon yaitu laporan resmi jumlah kasus tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya di masyarakat.
"Jangan sampai kayak gunung es, atasnya sedikit tapi di bawah banyak karena belum dites atau juga belum ditelusuri," kata Wapres Ma’ruf di Istana Wapres Jakarta, Senin.
Selengkapnya baca disini
3. Tjahjo Kumolo minta penggunaan kendaraan dan pakaian dinas diawasi
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo meminta setiap instansi pemerintah khususnya satuan kerja untuk mengawasi penggunaan pakaian dan kendaraan dinas.
Menteri Tjahjo Kumolo dalam keterangannya di Jakarta, Senin, mengatakan kendaraan dinas harus digunakan sesuai dengan tugas dan fungsi instansi masing-masing bukan untuk kepentingan pribadi atau golongan tertentu.
Selengkapnya baca disini
4. Komisi I mulai gelar uji kelayakan calon dubes
Anggota Komisi I DPR RI Christina Aryani mengatakan Komisi I mulai melakukan uji kepatutan dan kelayakan atau "fit and proper test" terhadap 33 Calon Duta Besar pada Senin sampai Rabu (12-14 Juli), dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat.
"Uji kelayakan ini terdiri dari 6 sesi selama 3 hari bersifat tertutup, dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan ketat," kata Christina dalam keterangannya di Jakarta, Senin.
Selengkapnya baca disini
5. Wakil Ketua MPR: Negara bertanggung jawab hapus kekerasan seksual
Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menilai negara bertanggung jawab untuk menghapus kejahatan kekerasan seksual di Indonesia sehingga perlu ada aturan perundang-undangan yang jelas agar kekerasan seksual dapat dihentikan.
Dia menilai Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) yang sedang dalam proses pengkajian di Baleg DPR merupakan bagian dari tanggung jawab negara untuk menangkal terjadinya kekerasan seksual di Indonesia.
Selengkapnya baca disini
Pewarta: Fauzi
Editor: Joko Susilo
Copyright © ANTARA 2021
