Kemendikbudristek utamakan kesehatan sebelum putuskan PTM Terbatas

id kemendikbudristek,pjj,ptm terbatas,ptm,akademi edukreator

Kemendikbudristek utamakan kesehatan sebelum putuskan PTM Terbatas

Sejumlah murid bersiap mengikuti pembelajaran tatap muka (PTM) di SD Negeri Karang Mekar 5 Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Senin (12/7/2021). (ANTARA FOTO/BAYU PRATAMA S)

Jakarta (ANTARA) - Plt Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) RI Hasan Chabibie mengatakan pemerintah memprioritaskan kesehatan sebelum wacana pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) Terbatas digulirkan, sejalan dengan pemerintah yang masih menjalankan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Jawa-Bali.

"Soal PTM, melihat kita masih PPKM dan kondisi COVID-19 yang masih luar biasa tinggi. Ikhtiar yang kita lakukan, dan kesehatan adalah yang utama dan menjadi panglimanya," kata Hasan dalam diskusi media secara daring, Rabu.

Ada pun upaya yang dilakukan Kemendikbudristek, antara lain bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk melakukan vaksinasi ke tenaga pendidik seperti guru, dosen, dan lainnya.

Baca juga: Penyelenggaraan PTM terbatas tergantung kesiapan sekolah dan daerah

Lebih lanjut, Hasan mengatakan pihaknya telah menyiapkan skenario jika kegiatan PTM berlangsung.

"Kami telah siapkan skenario seandainya PTM berlangsung. Hal itu sudah disampaikan Mendikbudristek soal persiapan sekolah ke depan. Namun, ini memang tergantung dengan kesehatan yang menjadi pertimbangan utama," ujar Hasan.

"Ada pemetaan dimana ada berapa sekolah yang sudah siap PJJ, PTM, itu bisa kita akses di website, orang bisa lihat sejauh mana kesiapan skolah di 34 provinsi untuk melaksanakan itu. Dan semua kebutuhan nantinya bisa menggunakan dana BOS untuk persiapan PTM nanti," imbuhnya.

Saat disinggung mengenai keberlanjutan program subsidi kuota belajar Kemendikbud yang telah berakhir pada Mei 2021, Hasan mengatakan belum ada skenario terkait bantuan kuota tambahan.

"Bantuan kuota, sampai hari ini belum ada skenario bantuan data kuota internet dari Kemendikbud. Masih belum ada skenario, tapi kalau teman-teman misalnya butuh kuota, bisa manfaatkan dana BOS dan koordinasikan ke pihak sekolah. Dana ini sudah direlaksasi dan bisa dimanfaatkan, salah satunya untuk data internet," jelas dia.

Meski demikian, Hasan mengatakan pihaknya bersama kementerian/lembaga terkait seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) RI bekerja sama dalam pembangunan infrastruktur akses internet dan TIK yang bisa menjangkau semua area termasuk wilayah Terdepan, Terpencil dan Tertinggal (3T).

"Proses belajar tidak boleh berhenti. Kami bersama Kominfo berikhtiar untuk penetrasi percepatan akses internet di 3T. Ada ribuan daerah, dan infrastruktur menjadi tugas Kominfo bersama operator seluler. Kominfo juga sudah mengerti mana titik yang harus dilakukan percepatan," pungkasnya.

Baca juga: Ringkasan kebijakan dari PKN diharapkan dapat jawab persoalan bangsa

Baca juga: Dubes dorong lebih banyak mahasiswa Indonesia belajar di India

Baca juga: Legislator dorong inovasi daerah dapat dijadikan kebijakan nasional

Pewarta : Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Alviansyah Pasaribu
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Komentar