DPR sambut baik alih fungsi fasilitas Kemhan jadi RS darurat

id Rumah sakit COVID-19,alih fungsi fasilitas,kementerian pertahanan,prabowo subianto,Darurat COVID-19,rs darurat kemhan

DPR sambut baik alih fungsi fasilitas Kemhan jadi RS darurat

Anggota Komisi I DPR RI Muhammad Farhan. ANTARA/HODok instagram M Farhan

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi I DPR Muhammad Farhan menyambut baik langkah Kementerian Pertahanan (Kemhan) yang menambah ruang perawatan untuk pasien COVID-19 dengan mengalihfungsikan sejumlah fasilitas kementerian menjadi rumah sakit darurat.

"Utilitas fasilitas dan tenaga kesehatan TNI akan memberikan kontribusi besar untuk penanganan ini," kata dia melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis.

Farhan mengatakan kontribusi Kemhan termasuk kementerian dan lembaga lain diperlukan untuk mengatasi pandemik. Hal yang sama hendaknya juga harus datang dari masyarakat yakni patuh pada aturan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat dengan penuh kesadaran.

"Kita prihatin. Sebab jumlah kasus positif COVID-19 terus meningkat, padahal PPKM darurat sudah diterapkan di Jawa dan Bali sejak 3 Juli," ujarnya.

Sebelum PPKM darurat berakhir, sebaiknya pemerintah segera mengevaluasi dan menganalisis dengan data akurat mengapa hal itu bisa terjadi. Klaster keluarga tampaknya menjadi penyumbang terbesar peningkatan kasus positif COVID-19, kata dia.

"Perlu diawasi dengan ketat pelaksanaan PPKM darurat, sumber melonjak-nya kasus positif ada di mana? Saatnya pemerintah pusat membedah secara objektif wilayah per wilayah yang kasus COVID-19 di daerahnya masih terus meningkat," ujarnya.

Khusus wilayah Jabodetabek, jika perlu dibentuk tim khusus untuk menangani penyebaran COVID-19. Apabila klaster keluarga menjadi persoalan tersendiri peningkatan COVID-19, maka pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten wajib menyediakan tempat isolasi mandiri dengan memanfaatkan bangunan yang tidak terpakai.

Baca juga: Kementerian PUPR percepat penyelesaian 3 RS darurat Covid di Jakarta

Baca juga: Ketua MPR mendukung halaman kompleks Parlemen jadi RS Darurat COVID-19


"Pemerintah perlu lebih gencar menjelaskan duduk soal semakin tingginya penambahan tersebut agar tidak menimbulkan kepanikan masyarakat," ujarnya.

Di sisi lain, Farhan juga meminta semua pihak menahan diri untuk tidak memberikan komentar yang cenderung malah membuat masyarakat bingung.

Dalam situasi krisis ini, kata dia, semua pihak hendaknya memberikan komentar yang menenangkan dan optimisme agar imunitas masyarakat bisa terjaga bahkan naik.

"Komentar-komentar miring akan melemahkan imunitas masyarakat. Kita berharap situasi krisis ini tidak diboncengi agenda politik oleh pihak-pihak tertentu dengan tujuan-tujuan tertentu pula," ucap dia.

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto sebelumnya menyatakan telah menyiapkan 1.650 tempat tidur tambahan untuk pasien COVID-19 yang tidak tertampung di RS dr. Suyoto Bintaro Jakarta Selatan.

Sarana dan prasarana kesehatan tersebut alih fungsi sejumlah fasilitas Kemhan yakni Gedung Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Pertahanan (Pusdiklat Jemenhan) dan Pusdiklat Bahasa di Pondok Labu, Jakarta Selatan.

Baca juga: Gedung Kimia Farma dan Asrama Telkom Bandung jadi RS Darurat COVID-19

Selain itu, Kemenhan juga tengah menyiapkan Badiklat Kemhan Salemba Jakarta Pusat, Pusdiklat Bela Negara di Rumpin Bogor dan mes stand by force di IPSC Sentul Bogor sebagai Rumah Sakit Darurat COVID-19.

Prabowo juga telah mengecek kesiapan gedung Pusdiklat Jemenhan dan Pusdiklat Bahasa Kemhan. Gedung tersebut memiliki daya tampung 172 kamar dengan kapasitas 344 tempat tidur.

Lokasi rumah sakit satelit itu juga akan dilengkapi dengan perangkat tenaga kesehatan yang dibutuhkan dari RS dr. Suyoto termasuk di antaranya dokter umum, dokter spesialis penyakit dalam, dokter spesialis paru, serta dokter anestesi.

Pewarta : Muhammad Zulfikar
Editor: Chandra Hamdani Noor
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Komentar