Ketua PHRI: Layanan "delivery" selama PPKM tak jamin pendapatan naik

id ppkm,restoran,pesan-antar restoran,delivery

Ketua PHRI: Layanan "delivery" selama PPKM tak jamin pendapatan naik

Barista melayani pelanggan di salah satu gerai Starbuck di Jakarta, Sabtu. Sebagai upaya pencegahan COVID-19 dan penerapan social distancing saat ini cafe hanya melayani pembelian take away atau untuk dibawa pulang. ANTARA FOTO/Paramayuda/hp.

Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), Hariyadi Sukamdani mengatakan layanan pesan-antar restoran selama PPKM tidak menjamin pelaku usaha dapat mempertahankan bisnisnya di tengah pandemi.

“Kalau kita bicara apakah pelaku usaha terbantu dengan adanya delivery, itu belum tentu,” kata Hariyadi kepada ANTARA, Selasa.

Sejak PPKM darurat hingga PPKM level 3 dan 4 yang diberlakukan di beberapa wilayah Indonesia, bisnis restoran masih mengandalkan layanan takeaway dan delivery.

“Memang, orang yang biasanya belanja di mal akhirnya beralih ke delivery, artinya mereka yang punya daya beli. Tapi kalau masyarakat yang pengeluarannya terbatas, mereka tidak mungkin delivery setiap hari, mereka memilih untuk memasak di rumah,” jelas ketua PHRI itu.

Baca juga: PHRI: Tarif hotel karantina berdasarkan klasifikasi bintang

Baca juga: PHRI harap pemerintah pertimbangkan insentif hotel dan restoran


Hariyadi menyebutkan aktivitas antara mal dengan restoran yang berada di dalamnya sangat berkaitan dan saling mempengaruhi. Salah satu daya tarik dan tujuan orang berkunjung ke mal adalah ingin menikmati makan di tempat (dine-in).

Selain itu, ia juga mengatakan tidak semua bisnis restoran yang berbasis layanan dine-in sudah memiliki kesiapan untuk menerapkan pola pemasaran takeaway-delivery.

“Pizza Hut, misalnya, yang restoran itu tidak didesain untuk layanan online, kini mereka kewalahan. Beda dengan PHD yang sejak awal sudah siapkan bisnis mereka untuk layanan online,” jelas Hariyadi saat mencontohkan bagaimana bisnis makanan pizza berusaha bertahan di tengah pandemi.

“Dua layanan itu (delivery-takeaway dan dine-in) punya pangsa pasarnya sendiri-sendiri,” tambahnya.

Ia juga mengatakan sangat sulit melakukan upaya apapun untuk meningkatkan daya beli di sektor hotel dan restoran, misalnya jika memberi kelonggaran pada pengunjung dengan menunjukkan sertifikat vaksin.

“Tidak ada pengaruh,” ujarnya. “Masyarakat itu melihat regulasi pemerintah. Kalau sudah PPKM level 4, ya mereka tidak bepergian,” tambahnya.

Kebijakan PPKM mengakibatkan bisnis dan pasar mengalami kelesuan. Meski begitu, Hariyadi berharap pemerintah harus melakukan 3T (testing, tracing, treatment) secara serius.

“Poinnya, sih, sebetulnya bukan semata-mata PPKM-nya, tapi bagaimana penanganan virusnya. Hal itu kan yang jauh lebih penting,” pungkasnya.

Baca juga: Ketika bendera putih PHRI Garut berkibar sesaat di tengah pandemi

Baca juga: PHRI Jabar minta bantuan dan relaksasi izin kepada pemerintah

Baca juga: PHRI Malang : Okupansi hotel hanya 10 persen selama PPKM

Pewarta : Rizka Khaerunnisa
Editor: Alviansyah Pasaribu
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Komentar