Pemerintah kembali salurkan bantuan subsidi upah bagi pekerja

id bantuan subsidi upah,bsu 2021,bpjamsostek,bpjs ketenagakerjaan

Pemerintah kembali salurkan bantuan subsidi upah bagi pekerja

Menaker Ida Fauziah (dua kiri) dan Dirut BPJAMSOSTEK Anggoro Eko Cahyo (dua kanan) pada penyerahan data pekerja calo penerima Bantuan Subsidi Upah 2021 di Jakarta, Jumat (30/7/2021). ANTARA/HO- BPJAMSOSTEK/aa.

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah kembali memberikan Bantuan Subsidi Upah (BSU) kepada pekerja yang terdampak pandemi COVID-19 berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK).

Kriteria penerima BSU tahun 2021 tertuang dalam Permenaker No.16/2021 dengan penyesuaian pada kriteria penerima, antara lain batas maksimal upah menjadi Rp3,5 juta atau jika upah minimum setempat lebih tinggi, maka akan mengacu pada upah minimum yang berlaku.

Sementara untuk masa kepesertaan aktif BPJAMSOSTEK ditentukan hingga Juni 2021, demikian penjelasan sejumlah ketentuan disiarkan via virtual yang dipantau di Jakarta, Jumat.

Penyaluran dana BSU ini diberikan kepada pekerja terdampak di wilayah PPKM kategori Level 3 dan 4 di seluruh Indonesia. Rekening bank yang bisa menerima BSU hanya diperkenankan menggunakan Bank Himbara (BNI, Bank Mandiri, BRI, dan BTN).

Baca juga: Kemnaker terima data 1 juta calon penerima bantuan subsidi upah 2021

Baca juga: Menaker keluarkan aturan baru tentang bantuan subsidi upah


Besaran BSU tahun 2021 mencapai Rp500 ribu selama 2 bulan yang diberikan sekaligus atau total Rp1 juta.

Anggoro Eko Cahyo, Direktur Utama BPJAMSOSTEK menyatakan penggunaan kembali data yang dikelola institusinya untuk BSU, menunjukkan pentingnya data yang valid. Data kepesertaan BPJAMSOSTEK tersebut merupakan bank data pekerja yang terbesar di Indonesia.

Untuk itu Anggoro mengingatkan pemberi pekerja untuk tertib kepesertaan dan selalu menjaga validitas datanya. Para pekerja juga harus selalu memastikan telah mendapat perlindungan BPJAMSOSTEK.

"Dengan menjadi peserta BPJAMSOSTEK, pekerja terlindungi dari risiko kerja, juga mendapatkan nilai tambah seperti BSU. Pastikan tertib data melalui aplikasi BPJSTKU dan cek di HRD masing-masing," ujar Anggoro.

Untuk mempermudah penyaluran BSU, pekerja yang belum memiliki rekening Bank Himbara akan dibukakan rekening secara kolektif, dengan memenuhi beberapa kebutuhan data tertentu.

"Kantor Cabang kami akan berkoordinasi dengan HRD perusahaan untuk mengumpulkan secara kolektif 7 mandatory data untuk syarat pembukaan rekening Bank Himbara, yaitu Nomor Induk Kependudukan (NIK), nama lengkap, tanggal lahir, alamat pemberi kerja, nama ibu kandung, nomor telepon selular dan alamat email. Mohon kerjasama pihak perusahaan agar proses ini dapat berjalan lancar," ujar Anggoro.

Baca juga: Indef dorong sosialisasi pemberian BSU bisa lebih masif dan jelas

Baca juga: Kemnaker sosialisasikan BSU di daerah PPKM level 3 dan 4


Penyerahan data dilakukan secara bertahap kepada Kementerian Ketenagakerjaan, sebagai pelaksana teknis BSU.

"Hari ini, Jumat, BPJAMSOSTEK menyampaikan 1 juta data peserta tahap pertama yang siap menerima BSU oleh Kemnaker. Kami harapkan total proses penyampaian data dapat selesai pada Agustus 2021," ucap Anggoro

Pemberian BSU ini digulirkan oleh Pemerintah kepada pekerja agar roda perekonomian dapat terus berjalan dengan mempertahankan daya beli masyarakat.

"Kami berharap para pekerja segera menerima BSU untuk membantu menopang kebutuhan hidup sehari-hari bersama keluarga," kata Anggoro.*

Pewarta : Erafzon Saptiyulda AS
Editor: Endang Sukarelawati
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Komentar