Menteri PPN: "Smart City" tidak selalu diawali infrastruktur digital

id Smart City,Menteri PPN,Bappenas,Smart government,Kota Cerdas

Menteri PPN: "Smart City" tidak selalu diawali infrastruktur digital

Tangkapan layar ketika Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa menyampaikan 'keynote speech' di Pembukaan Kegiatan Riset dan Rating Transformasi Digital dan Kota Cerdas. ANTARA/Putu Indah Savitri/pri.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa menyatakan bahwa Kota Cerdas (Smart City) tidak selamanya diawali dengan infrastruktur digital.

“Tidak harus dimulai dengan kapasitas pembangunan infrastruktur digital yang luar biasa,” kata Suharso ketika memberi sambutan utama (keynote speech) di Pembukaan Kegiatan Riset dan Rating Transformasi Digital dan Kota Cerdas Indonesia 2021, Senin.

Suharso melakukan kunjungan ke beberapa kota yang sedang berkembang menjadi Kota Cerdas. Melalui kunjungannya, Suharso menyadari bahwa beberapa kota mengawali pembangunan di wilayahnya dengan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia, khususnya dalam pemerintahan, dengan membentuk Smart Government atau Pemerintah Cerdas.

Baca juga: Wapres: Riset kota pintar jadi pembelajaran untuk pembangunan nasional

Melalui kunjungan tersebut, Menteri PPN/Bappenas kemudian menekankan pentingnya kesiapan pemerintah dalam memberi pelayanan kepada masyarakat setempat dalam membangun Kota Cerdas.

“Yang paling penting dalam Smart City adalah seberapa besar tingkat kenyamanan penduduk atas pelayanan pemerintah di sana,” kata Suharso dalam acara yang diselenggarakan di dalam jaringan (daring) tersebut.

Menurut Suharso, penduduk akan merasa nyaman di suatu wilayah ketika pemerintah daerah tersebut menjalankan fungsinya dengan efektif. Efektivitas pelayanan pemerintah dapat dinilai dari kecepatan, kelayakan, dan kemampuan pemerintah daerah dalam memberi respon sesuai yang diharapkan oleh masyarakat setempat.

Oleh karena itu, pembentukan Kota Cerdas tidak hanya ditentukan dengan infrastruktur dasar yang dimiliki oleh kota tersebut. Pemerintah Cerdas juga dibutuhkan dalam Kota Cerdas untuk menjalankan peran dalam melayani masyarakat.

“Di dalamnya nanti ada Smart Governance yang bisa diawasi,” tuturnya menambahkan.

Baca juga: Kemendagri fasilitasi pemda untuk bangun "Smart City"

Adapun yang dimaksud dengan Smart Governance atau Pemerintahan Cerdas ialah pemerintahan yang memberi ruang untuk dievaluasi, ditegur, dan mendengarkan aspirasi masyarakat. Pemerintahan Cerdas akan memberi ruang untuk interaksi timbal-balik antara pemerintah dengan masyarakat di wilayahnya.

“Dengan demikian, didapatkan informasi yang efektif tentang apa yang harus dilakukan (oleh pemerintah),” ucap Suharso dalam pemaparannya.

Ketika Sumber Daya Manusia (SDM), dalam hal ini pemerintah daerah, telah siap menghadapi transisi digital dan didukung oleh infrastruktur-infrastruktur dasar yang menunjang pembangunan Kota Cerdas, maka daerah tersebut dapat mencapai sustainability atau keberlanjutan.

“Ujung dari ini (Kota Cerdas) adalah kita ingin mencapai sustainability yang menghasilkan kesejahteraan,” kata Suharso.

Baca juga: Wapres sebut "smart city" selesaikan tantangan perkotaan

Pewarta : Putu Indah Savitri
Editor: Joko Susilo
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Komentar