DFW: Target PNBP Perikanan harus lebih realistis

id pnbp perikanan,lumbung ikan nasional,target,kkp

DFW: Target PNBP Perikanan harus lebih realistis

Arsip Foto - Pekerja mengumpulkan ikan hasil tangkapan nelayan di tempat pelelangan ikan Karangsong, Indramayu, Jawa Barat, Minggu(31/1/2021). ANTARA FOTO/Dedhez Anggara/rwa.

Jakarta (ANTARA) - Koordinator Nasional Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia Moh Abdi Suhufan mengingatkan agar penetapan target penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sektor perikanan juga harus betul-betul memperhatikan kondisi di lapangan agar lebih realistis.

"Sebaiknya KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan) lebih realistis dan menginjak bumi dalam susun rencana," kata Moh Abdi Suhufan kepada Antara di Jakarta, Selasa.

Abdi menyatakan hal tersebut ketika ditanyakan mengenai Kementerian Kelautan dan Perikanan yang menargetkan bahwa program Lumbung Ikan Nasional dapat berkontribusi kepada PNBP sebesar Rp3,71 triliun.

Menurut dia, penetapan target tersebut dinilai terlalu tinggi dan terlalu optimistis.

"Mestinya benchmarking (tolak ukur) KKP pada model pengelolaan pelabuhan perikanan yang ada saat ini. PPS (Pelabuhan Perikanan Samudera) Nizam Zachman Jakarta yang sudah beroperasi lama, dengan armada dan infrastkutur serta manajemen yang sudah solid, juga belum bisa capai angka Rp1 triliun," ungkapnya.

Ia juga menyoroti pentingnya menjamin partisipasi nelayan lokal karena terkadang proyek mercusuar pemerintah kerap tidak kompatibel dengan kapasitas lokal.

Sebelumnya, KKP menargetkan program Lumbung Ikan Nasional (LIN) dapat berkontribusi kepada penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp3,71 triliun per tahun karena potensinya sangat melimpah terkait dengan aktivitas sektor perikanan.

"Apabila keseluruhan (program LIN) ini kita implementasikan akan ada penerimaan negara sekitar Rp3,7 triliun per tahun dari WPP (Wilayah Pengelolaan Perikanan) 718," kata Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam rapat koordinasi lintas kementerian/lembaga yang digelar secara virtual, Rabu (28/7).

Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia 718 (WPPNRI 718) meliputi perairan Laut Aru, Laut Arafuru dan Laut Timor Bagian Timur. Secara administratif, tercakup dalam wilayah Provinsi Papua, Papua Barat dan sebagian Maluku.

Selain itu, ujar Menteri, potensi penyerapan tenaga kerja untuk industri perikanan yang terkait dengan program tersebut di WPPNRI 718 dinilai cukup banyak, yaitu diperkirakan mencapai lebih dari 5.500 orang.

Baca juga: KKP targetkan Lumbung Ikan Nasional berkontribusi Rp3,71 triliun
Baca juga: Dukung peningkatan PNBP, KKP optimalkan peran pelabuhan perikanan
Baca juga: KKP bakal percepat finalisasi regulasi PNBP pascaproduksi perikanan

 

Pewarta : M Razi Rahman
Editor: Biqwanto Situmorang
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Komentar