Mempersiapkan sistem ketahanan kesehatan nasionalJakarta (ANTARA) - Tim Mitigasi Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB-IDI) menyampaikan sejumlah masukan kepada pemerintah terkait reformasi sistem pelayanan kesehatan nasional yang dianggap efektif menghadapi bencana.
"Alokasi anggaran pemerintah untuk perbaikan sistem kesehatan nasional merupakan usulan-usulan dari pemerintah daerah terkait dengan masalah reformasi di bidang kesehatan," kata Ketua Tim Mitigasi PB-IDI Adib Khumaidi yang dikonfirmasi, Senin.
Usulan pertama, kata Adib, adalah perbaikan dalam upaya promotif dan preventif di tengah masyarakat, seperti edukasi terhadap pentingnya kesehatan, bahaya penyakit, hingga promosi kesehatan.
Adib juga menyarankan agar pemerintah mengalokasikan anggaran untuk upaya revitalisasi peran puskesmas, seperti peningkatan status pelayanan, pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan hingga pemenuhan kompetensi tenaga kesehatan.
"Hal penting lainnya adalah memfasilitasi pusat pelayanan kesehatan yang melibatkan sektor swasta melalui penetrasi mandiri agar kemudian menjadi komunitas binaan," katanya.
Ia mengatakan penguatan kemampuan fasilitas kesehatan di seluruh wilayah Indonesia juga penting diperhatikan oleh pemerintah.
"Kita harus menyiapkan juga fasilitas kesehatan yang siap dengan kondisi kedaruratan seperti hospital disaster plan yang harus disiapkan oleh seluruh fasilitas kesehatan di kondisi-kondisi kasuistik seperti pandemi ini," ujarnya.
Menurut Adib, kemandirian industri farmasi dan alat kesehatan di Indonesia juga perlu ditingkatkan untuk lebih siap dengan situasi kebencanaan.
Baca juga: IDI: Apresiasi untuk nakes perlu dibarengi perbaikan sistem kesehatan
Baca juga: Pengamat: Penyerapan anggaran kesehatan 2022 perlu diperbaiki
Seluruh masukan itu, kata Adib, telah disampaikan Tim Mitigasi IDI kepada pemerintah melalui Dewan Ketahanan Nasional.
"Dalam aspek reformasi kesehatan, ini sangat berkaitan dengan situasi pandemi saat ini, bahwa ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mempersiapkan sistem ketahanan kesehatan nasional," katanya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo pada pidato penyampaian RUU APBN Tahun Anggaran 2022 dan Nota Keuangan pada Rapat Paripurna DPR RI Tahun Sidang 2021-2022 di Gedung MPR/DPR Jakarta, Senin, mengatakan anggaran kesehatan direncanakan sebesar Rp255,3 triliun, atau 9,4 persen dari belanja negara.
Anggaran tersebut akan diarahkan untuk melanjutkan penanganan pandemi, reformasi sistem kesehatan, percepatan penurunan stunting, serta kesinambungan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Untuk penanganan COVID-19, fokus Pemerintah antara lain antisipasi risiko dampak COVID-19 dengan testing, tracing, dan treatment, melanjutkan program vaksinasi serta penguatan sosialisasi dan pengawasan protokol kesehatan.
Baca juga: Presiden: Rancangan anggaran kesehatan 2022 sebesar Rp255,3 triliun
Baca juga: Presiden Jokowi: Pandemi ajarkan bahwa kesehatan adalah agenda bersama
Pewarta: Andi Firdaus
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2021
