Ombudsman dorong DKI "bersihkan" data vaksinasi COVID-19

id Ombudsman DKI Raya,DKI Jakarta,Daerah Penyangga,Vaksinasi COVID-19 DKI Jakarta

Ombudsman dorong DKI "bersihkan" data vaksinasi COVID-19

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berbincang dengan warga saat meninjau kegiatan vaksinasi di SDN 05 Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Selasa (27/07/2021). ANTARA/Mentari Dwi Gayati/aa.

Jakarta (ANTARA) - Ombudsman Jakarta Raya mendorong Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bekerja sama dengan Pemerintah Daerah Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Bodetabek) "membersihkan" data vaksinasi COVID-19 sehingga daerah penyangga bisa mengetahui lebih detail warga yang sudah mendapat vaksin di Jakarta.

“Pembersihan data ini akan ‘merugikan’ Jakarta dari sisi angka pencapaian dan menaikkan jumlah warga tervaksin di daerah penyangga. Tetapi sekali lagi jumlah vaksin bukanlah bagian dari kontestasi daerah untuk berlomba-lomba menaikkan kuantitas angka vaksinasi,” kata Kepala Ombudsman Jakarta Raya Teguh P Nugroho di Jakarta, Senin.

Baca juga: Anies: Vaksinasi COVID-19 memberi proteksi lebih

Pembersihan data vaksinasi COVID-19 ini berangkat dari penilaian Ombudsman terhadap metode serbuan vaksin kolaboratif di DKI Jakarta yang dinilai tidak cukup efektif untuk meningkatkan angka vaksinasi bagi warga Jakarta.

Sebaliknya, metode tersebut malah menghadirkan ambiguitas permasalahan data dan capaian angka vaksinasi bagi wilayah aglomerasi dan menghadirkan pola diskriminasi terhadap wilayah pemerintah daerah dan warga di wilayah aglomerasi.

Kemudian menghadirkan kerumunan massa dari wilayah aglomerasi ke Jakarta. Apalagi, kata Teguh, rencana tersebut akan dilanjutkan hingga jumlah vaksinasi di Jakarta mencapai angka 11 juta.

Teguh menambahkan bahwa keterbukaan Jakarta melakukan vaksinasi bagi warga luar membuat vaksinasi kurang memfokuskan target vaksinasi bagi warganya di Ibu Kota Negara itu.

Baca juga: Anies ingin parameter objektif untuk tentukan level PPKM di DKI

Teguh menuturkan warga Jakarta yang telah mendapatkan vaksin pertama sebanyak 60 persen dan 25 persen yang menerima dosis kedua dari target jumlah total.

Di sisi lain ketersediaan vaksin yang melimpah di Jakarta dan kemudahan pendaftaran bagi warga non-DKI Jakarta untuk mendapatkan vaksin di Ibu Kota tersebut menjadi pekerjaan dua kali karena harus memilah ulang data termasuk data warga wilayah penyangga (Bodetabek) dari total penerima vaksin di Jakarta.

“Sampai saat ini kami melakukan permintaan keterangan kepada para Kadinkes se-Jabodebek tanggal 28 Juli 2021, diketahui semua daerah penyangga belum mendapatkan data warga mereka yang mendapat vaksin di Jakarta,” ujar Teguh.

Baca juga: Pemprov targetkan 3,75 juta warga KTP DKI jalani vaksinasi


Pewarta : Sihol Mulatua Hasugian
Editor: Taufik Ridwan
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Komentar