salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah dengan memastikan keamanan dan keselamatan pelayaran yang merupakan prioritas utama dalam transportasi laut, sehingga dapat melancarkan pengiriman logistik, terutama untuk komoditas kebutuhan pokok daJakarta (ANTARA) - Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut memastikan bahwa pelayanan transportasi laut tetap menjadi prioritas meskipun pandemi COVID-19 sedang melanda Indonesia.
Direktur Kenavigasian Hengki Angkasawan menyampaikan bahwa salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah dengan memastikan keamanan dan keselamatan pelayaran yang merupakan prioritas utama dalam transportasi laut, sehingga dapat melancarkan pengiriman logistik, terutama untuk komoditas kebutuhan pokok dan barang strategis di wilayah Indonesia.
“Sebagaimana arahan Bapak Menteri Perhubungan, kami terus berupaya untuk memastikan dan meningkatkan keamanan dan keselamatan pelayaran dengan menetapkan alur-pelayaran sehingga kapal-kapal yang masuk maupun keluar Pelabuhan lebih terjamin keselamatan dan keamanannya sehingga dapat mendukung pula kelancaran pergerakan perekonomian dan kegiatan masyarakat, khususnya di Pelabuhan Namlea dan Pelabuhan Tobelo,” kata Hengki dalam keterangannya, Kamis.
Baca juga: Dirjen Hubla Kemenhub tinjau langsung isolasi apung KM Umsini Makasar
Hengki mengatakan bahwa penetapan alur-pelayaran merupakan upaya Ditjen Perhubungan Laut dalam melaksanakan amanat Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, di mana Pemerintah memiliki kewajiban untuk menetapkan alur-pelayaran, sistem rute, tata cara berlalu lintas dan daerah labuh kapal sesuai dengan kepentingannya.
Terlebih lagi, menurut Hengki, Pelabuhan Namlea dan Pelabuhan Tobelo merupakan dua pelabuhan yang memiliki peran penting bagi masyarakat di Provinsi Maluku dan Maluku Utara.
Pelabuhan Namlea dibangun pada tahun 1997 di lokasi yang terlindung sehingga menjadikan pelabuhan ini sebagai pelabuhan alami karena berada di Teluk Kayeli. Pelabuhan Namlea ini juga merupakan salah satu Sub Sistem Pelayaran Nasional yang secara teknis menjadikan Pelabuhan Namlea yang berlokasi di Pulau Buru ini menjadi persinggahan kapal-kapal yang berlayar di Perairan Maluku.
Pelabuhan Tobelo, yang selesai pembangunannya pada tahun 2015, merupakan pelabuhan pengumpul yang memiliki fasilias dermaga untuk peti kemas sehingga menjadi sarana penting dalam mendorong roda perekonomian bagi masyarakat Halmahera Utara khususnya di Pulau Morotai.
“Hadirnya Pelabuhan Tobelo ini memberikan dampak penurunan harga kebutuhan pokok sehingga menjadi lebih terjangkau dikarenakan supply dapat dibawa langsung dari Surabaya, Makassar dan Manado ke Halmahera Utara. Hal ini tentunya juga sejalan dengan tujuan dari program Tol Laut yang dicanangkan oleh Bapak Joko Widodo sebagai Presiden RI” ujar Hengki.
Baca juga: Pemerintah dukung penuh penanganan pasien Covid-19 menggunakan kapal
Hengki juga meminta seluruh jajarannya belajar dari peristiwa kandasnya KM Tidar di wilayah dermaga Pelabuhan Namlea dan Kapal Pengangkut BBM di wilayah Pelabuhan Tobelo, yang sangat berdampak bagi lingkungan maupun perekonomian di kedua wilayah tersebut.
“Kita harus belajar dan terus mengevaluasi dari peristiwa-peristiwa yang sudah terjadi. Kejadian musibah terhadap 2 kapal tersebut menunjukkan kepada kita mengenai betapa pentingnya penetapan alur-pelayaran bagi keselamatan dan keamanan pelayaran” katanya.
Ia menambahkan dalam menetapkan alur-pelayaran terdapat beberapa unsur penting, salah satunya adalah survei hidro-oseanografi yang berfungsi untuk mengevaluasi data-data teknis perairan yang akan ditetapkan alur-pelayarannya, sehingga kapal-kapal yang akan masuk maupun keluar Pelabuhan terjamin keselamatan dan keamanannya.
Pewarta: Adimas Raditya Fahky P
Editor: Nusarina Yuliastuti
Copyright © ANTARA 2021
