Jayapura (ANTARA) - Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut Provinsi Papua perlu melakukan percepatan realisasi anggaran, pasalnya hingga kini realisasi total belanja yang bersumber dari "earmaked" atau kebijakan alokasi sebesar delapan persen Dana Alokasi Khusus (DAK)/Dana Bagi Hasil (DBH) baru mencapai 14,69 persen dari Rp1,8 triliun lebih.

"Padahal sudah di September 2021, sehingga ini yang perlu diperhatikan oleh pemerintah daerah," kata Airlangga dalam Rapat Koordinasi Penanganan dan Vaksinasi COVID-19 bersama Forkompimda serta kepala daerah se-Papua di Kota Jayapura, Sabtu.

Sedangkan realisasi anggaran insentif tenaga kesehatan, katanya, juga baru mencapai 16,70 persen dari anggaran Rp256 miliar lebih yang disediakan.

"Untuk dukungan vaksinasi juga baru mencapai 8,62 persen dari total anggaran Rp395 miliar lebih," ujarnya.

Dia menjelaskan anggaran sudah disediakan pusat, tetapi belum dicairkan dan ini menjadi catatan penting karena sedang menangani COVID-19.

"Kami harap dalam empat bulan ini, anggaran yang sudah didrop pemerintah bisa direalisasikan," katanya.

Dia menambahkan kini tentunya dengan akselerasi melalui TNI-Polri, diharapkan target 70 persen vaksinasi bisa tercapai, mengingat waktu yang kurang dari satu bulan menjelang PON XX di Papua.

Sebelumnya, Menko Airlangga bersama rombongan melakukan kunjungan ke Provinsi Papua untuk meninjau kesiapan arena dan prokes untuk Pekan Olahraga Nasional (PON) XX.

 

Pewarta: Hendrina Dian Kandipi
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2021