Eksepsi terdakwa Asabri ditolak JPU siap hadirkan saksi ke persidangan

id eksepsi terdakwa asabri ditolak, kejaksaan agung RI, korupsi asabri, pengadilan tipikor jakarta

Eksepsi terdakwa Asabri ditolak JPU siap hadirkan saksi ke persidangan

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Leonard Eben Ezer Simanjuntak. ANTARA/HO-Humas Kejagung/aa.

Jakarta (ANTARA) - Jaksa penuntut umum (JPU) yang menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi di PT Asabri (Persero) pada tahun 2012—2019 siap mengajukan saksi ke persidangan setelah majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menolak eksepsi delapan terdakwa.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung RI Leonard Eben Ezer Simanjuntak di Jakarta, Senin, menjelaskan bahwa majelis hakim menolak nota keberatan/eksepsi dari masing-masing delapan terdakwa dan melanjutkan persidangan dengan pemeriksaan pokok perkara.

"Pertimbangan majelis hakim menolak eksepsi para terdakwa adalah eksepsi yang diajukan sudah masuk ke dalam pokok perkara dan tidak termasuk dalam alasan mengajukan nota keberatan atau eksepsi," kata Leonard dalam keterangan tertulisnya.

Selain itu, lanjut dia, dakwaan JPU telah disusun secara jelas, cermat, dan lengkap.

Selanjutnya, kata Leonard, majelis hakim akan melanjutkan persidangan pada hari Senin (13/9) pukul 09.00 WIB dengan agenda pemeriksaan saksi.

"Majelis hakim memerintahkan tim JPU untuk menghadirkan saksi ke persidangan di Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat," kata Loenard.

Pada sidang hari Senin, majelis hakim tipikor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyampaikan putusan sela atas nota keberatan atau eksepsi delapan terdakwa perkara dugaan tindak pidana korupsi PT Asabri periode 2012—2019.

Kedelapan terdakwa tersebut, yakni Sonny Widjaya, Adam Rachmat Damiri, Jimmy Sutopo, Hari Setianto, Bachtiar Effendi, Heru Hidayat, Benny Tjokcrosaputro, dan Lukman Purnomosidi.

Atas perbuatannya para terdakwa diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Terdakwa Heru Hidayat dan Benny Tjokorosaputro juga didakwakan pasal pencucian uang dari sebagaimana diancam pidana dalam Pasal 4 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Heru Hidayat dan Benny Tjokrosaputro adalah terpidana kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Keduanya divonis penjara seumur hidup.

Sebelumnya, penyidik Gedung Bundar Kejaksaan Agung menetapkan satu tersangka individu atas nama Teddy Tjokcrosaputro pada hari Kamis (26/8).

Teddy selaku Presiden Direktur PT Rimo International Lestari Tbk. diduga melakukan korupsi dan tindak pidana pencucian uang bersama-sama dengan kakaknya, Benny Tjokrosaputro.

Berdasarkan perhitungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) korupsi berjemaah yang dilakukan para terdakwa dan tersangka telah merugikan keuangan negara sebesar Rp22,78 triliun.

Selain tersangka perorangan, penyidik Gedung Bundar juga telah menetapkan 10 manajer inverstasi sebagai tersangka. Kesepuluh manajer invertasi tersebut, yakni PT IIM, PT MCM, PT PAAM, PT RAM, dan PT VAM. Berikutnya, PT ARK, PT. OMI, PT MAM, PT AAM, dan PT CC.

Baca juga: Jampidsus periksa 17 saksi terkait Asabri

Baca juga: Pakar dorong Kejagung seret aktor lain yang terlibat korupsi Asabri

Pewarta : Laily Rahmawaty
Editor: D.Dj. Kliwantoro
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Komentar