pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan di kawasan memerlukan harmonisasi dan sinkronisasi baik dari sisi kewenangan sampai pengawasannya, termasuk pendekatan sosial budaya yang diperlukanJakarta (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama enam pemerintah provinsi menandatangani perjanjian kerja sama dalam rangka pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan.
"Kementerian Kelautan dan Perikanan menyambut baik kerja sama ini karena pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan di kawasan memerlukan harmonisasi dan sinkronisasi baik dari sisi kewenangan sampai pengawasannya, termasuk pendekatan sosial budaya yang diperlukan," kata Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam acara penandatanganan kerja sama di Jakarta, Selasa.
Keenam pemerintah provinsi yang ikut menandatangani kerja sama pembangunan daerah dan perjanjian kerja sama tentang pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan adalah Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, dan Sulawesi Utara.
Dalam acara tersebut, Menteri Trenggono mengajak pemda untuk memegang teguh prinsip keberlanjutan dalam mengelola sumber daya kelautan dan perikanan mereka.
Trenggono menuturkan pihaknya bakal menerapkan kebijakan penangkapan ikan terukur dengan mengedepankan keseimbangan ekonomi dan ekologi dalam mengelola sumber daya kelautan dan perikanan yang ada.
Target yang ingin dicapai dari kebijakan tersebut, lanjutnya, mulai dari pemerataan pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan masyarakat, modernisasi sektor kelautan dan perikanan Indonesia hingga kelestarian ekosistem.
Dengan adanya kesepahaman dan kerja sama yang dibangun ini, Menteri Trenggono menyatakan optimistis sektor kelautan dan perikanan akan berkontribusi lebih besar pada pertumbuhan ekonomi nasional dan memberi manfaat yang besar bagi masyarakat di daerah.
Selain itu, ujar dia, program-program terobosan KKP yang berkaitan dengan perikanan budidaya juga akan mudah diimplementasikan di daerah.
"Keberhasilan program prioritas KKP tentu memerlukan dukungan dari pemerintah daerah. Untuk itu kami ucapkan terima kasih dan apresiasi kepada para gubernur pimpinan pemerintah provinsi beserta jajaran atas dukungan serta komitmen dalam melaksanakan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan," paparnya.
Menteri Kelautan dan Perikanan menegaskan bahwa untuk memastikan implementasi kebijakan penangkapan terukur tersebut berjalan secara efektif dan efisien, KKP akan melakukan peningkatan pengawasan dengan sistem terintegrasi yaitu dengan kapal penangkapan ikan, kapal pengawas, satelit, dan adanya pusat pengendali.
Baca juga: Anggota DPR: RUU Landas Kontinen bakal optimalkan sumber daya laut
Baca juga: Dirjen KKP ajak manfaatkan potensi sumber daya laut Rp132 triliun
Baca juga: Dirjen: Eksplorasi sumber daya mineral laut dalam harus digencarkan
Pewarta: M Razi Rahman
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2021
