BPIP: Desa Berdikari memiliki makna aktualisasi Pancasila

id Desa Berdikari,BPIP,Pancasila

BPIP: Desa Berdikari memiliki makna aktualisasi Pancasila

Tangkapan layar - Deputi Bidang Hubungan Antarlembaga, Sosialisasi, Komunikasi, dan Jaringan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Prakoso dalam Pertemuan Nasional Kepala Desa dengan tema “Membangun Ekonomi dan Demokrasi dari Desa” yang disiarkan secara langsung melalui kanal YouTube BPIP RI, Rabu. (15/9/2021) (ANTARA/Putu Indah Savitri/pri.)

Jakarta (ANTARA) - Deputi Bidang Hubungan Antarlembaga, Sosialisasi, Komunikasi, dan Jaringan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Prakoso mengatakan bahwa Desa Berdikari memiliki makna aktualisasi nilai-nilai Pancasila.

“Desa Berdikari memiliki makna aktualisasi nilai-nilai Pancasila,” kata Prakoso ketika memberi sambutan dalam Pertemuan Nasional Kepala Desa dengan tema “Membangun Ekonomi dan Demokrasi dari Desa” yang disiarkan secara langsung melalui kanal YouTube BPIP RI, Rabu.

Prakoso berpandangan, untuk mewujudkan keberdikarian desa dalam menopang Negara Kesatuan Republik Indonesia, diperlukan pemahaman, kecintaan, dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila. Selain itu, Pancasila juga harus menjadi acuan dan solusi dari setiap permasalahan yang melanda penduduk desa.

Baca juga: BPIP: Tenaga pengajar memiliki peran strategis penguatan Pancasila

Adapun pengertian dari Desa Berdikari adalah desa yang mandiri atau tidak bergantung pada bantuan dari pihak lain. Oleh karena itu, melalui aktualisasi nilai-nilai Pancasila, Prakoso berharap agar desa dapat berdaulat secara ekonomi, sosial, dan budaya di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

“Membangun sendi ekonomi Pancasila dari desa menjadi cita-cita kita bersama. Seperti bagaimana desa bisa terhubung satu sama lain dalam bingkai memperkuat jejaring pelaku ekonomi desa,” ucap dia.

Dilatarbelakangi oleh keinginan tersebut, BPIP melakukan kerja sama dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), Universitas Telkom Bandung, Universitas 17 Agustus Semarang, dan pemangku kepentingan lainnya.

Baca juga: BPIP: Wujud etika pemerintahan adalah aturan sesuai Pancasila

Melalui acara Pertemuan Kepala Desa Nasional, para kepala desa diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan kecintaan aparatur desa pada nilai-nilai luhur bangsa dan Pancasila, serta menumbuhkan kesadaran bahwa gerakan membangun dari desa adalah milik masyarakat desa.

“Sehingga masyarakat desa harus menjadi pelopor, penggerak, dan pelaksana peningkatan ekonomi dan demokrasi di Desa Berdikari,” tuturnya.

Sebelumnya, ia menyebutkan, berdasarkan rilis BPS tentang sebaran populasi penduduk Indonesia pada tahun 2020 di daerah perkotaan dan pedesaan, sebanyak 43,3 persen bermukim di desa. Menurut Prakoso, jumlah signifikan tersebut merupakan modal sosial dan kekuatan populasi bila seluruh desa bergerak bersama.

“Sebuah kekuatan untuk mengaktualisasi nilai-nilai Pancasila sebagai basis pembangunan bangsa dan negara,” kata Prakoso.

Baca juga: BPIP sebut ideologi transnasional sebagai tantangan generasi milenial

Pewarta : Putu Indah Savitri
Editor: Joko Susilo
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Komentar