Wapres minta kemiskinan ekstrem 35 kabupaten segera dituntaskan

id Wapres,Ma'ruf Amin,kemiskinan ekstrem,wapres kemiskinan

Wapres minta kemiskinan ekstrem 35 kabupaten segera dituntaskan

Wakil Presiden Ma'ruf Amin memimpin rapat terbatas bersama sejumlah menteri dan kepala lembaga, di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (15/9/2021). ANTARA/HO-Asdep KIP Setwapres

Jakarta (ANTARA) - Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin meminta jajaran kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian (K/L) serta pemerintah daerah (pemda) untuk bekerja keras segera menuntaskan kemiskinan ekstrem di 35 kabupaten yang berada di tujuh provinsi prioritas.

Target penyelesaian kemiskinan ekstrem tersebut harus mencapai nol persen di akhir 2021, ujar Wapres, saat memimpin rapat terbatas bersama sejumlah menteri dan kepala lembaga, di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Rabu.

"Untuk tahun 2021 ini, pengentasan kemiskinan ekstrem difokuskan pada tujuh provinsi yang mewakili 2,1 juta jiwa (miskin ekstrem). Tentu ini merupakan tugas yang sangat berat, mengingat tahun 2021 akan berakhir dalam tiga bulan,” kata Wapres.

Pengentasan kemiskinan ekstrem di tujuh provinsi tersebut merupakan bagian dari target penurunan miskin ekstrem di Indonesia hingga nol persen pada akhir 2024.

"Target tersebut telah menjadi janji kita kepada masyarakat. Oleh karena itu, saya ingatkan lagi bahwa kita harus bekerja keras untuk memastikan tercapainya target tersebut," katanya menegaskan.

Tujuh provinsi yang tingkat kemiskinan ekstrem akan diselesaikan hingga akhir tahun ialah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Papua, dan Papua Barat.

Untuk memastikan upaya penurunan kemiskinan ekstrem tersebut, Wapres akan melakukan berkunjung ke tujuh provinsi prioritas dan berdialog dengan para kepala daerah di 35 kabupaten prioritas.

Turut hadir dalam rapat tersebut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar, dan Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Tanoesoedibjo.
Baca juga: Wapres panggil Mendagri bahas PP UU Otsus Papua
Baca juga: Jubir Wapres sebut Pemerintah kejar waktu tekan kemiskinan ekstrem


Pewarta : Fransiska Ninditya
Editor: Budisantoso Budiman
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Komentar