Moeldoko tegaskan komitmen KSP perkuat potensi maritim Indonesia

id Moeldoko, KSP,Kongres III Ikatan Sarjana Kelautan Indonesia (ISKINDO)

Moeldoko tegaskan komitmen KSP perkuat potensi maritim Indonesia

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko saat menyampaikan paparan pada Kongres III Ikatan Sarjana Kelautan Indonesia (ISKINDO), Kamis (23/9/2021). ANTARA/HO-KSP.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menegaskan komitmen Kantor Staf Presiden (KSP) untuk terus memperkuat pengelolaan potensi maritim Indonesia yang berkelanjutan, menyeimbangkan keamanan pangan, dan tujuan ekonomi.

Hal ini disampaikan Moeldoko pada Kongres III Ikatan Sarjana Kelautan Indonesia (ISKINDO) terkait Komunikasi Politik dan Strategi Pengelolaan Isu Strategis Pembangunan Kelautan Indonesia, sebagaimana siaran pers yang diterima, di Jakarta, Kamis.

"KSP dalam lingkup tugas sesuai amanat Perpres Nomor 83 Tahun 2019 bertanggung jawab dalam pengelolaan dan pengendalian program prioritas nasional. Dalam pengelolaan isu maritim, misalnya, KSP turut memberikan pengawalan dan memastikan agar garam yang diproduksi rakyat dapat terserap optimal oleh pelaku usaha untuk konsumsi domestik," jelas Moeldoko.

Baca juga: Moeldoko: Konflik agraria di Desa Sumberklampok Bali kronis

Selain itu, kata dia, KSP melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap implementasi dan penyerapan BBM bersubsidi untuk nelayan kecil.

“Syarat yang cenderung sulit untuk mendapatkan BBM bersubsidi, kita dorong untuk disederhanakan tanpa melanggar regulasi yang ada,” kata Moeldoko.

Ia mengatakan KSP melakukan pemantauan dan pengendalian revitalisasi tambak udang rakyat untuk mendukung peningkatan produksi udang 250 persen pada tahun 2024.

Terkait dengan sektor budidaya udang ini, menurutnya, KSP telah melakukan pengawalan terkait regulasi usaha tambak udang rakyat.

Baca juga: KSP: Pemerintah dorong kerangka kebijakan baru terkait konflik agraria

"UU Cipta Kerja telah membantu menyederhanakan 21 izin menjadi 1 izin dan 3 prasyarat yang terintegrasi dalam OSS (Online Single Submission),” jelas Moeldoko.

Sebelumnya pada Rabu (22/9), KSP bersama Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, serta kementerian/lembaga terkait telah menyelesaikan proses formal harmonisasi Rancangan Perpres tentang Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia di Kementerian Hukum dan HAM.

Baca juga: Moeldoko: KASN masih dibutuhkan untuk cari SDM unggul di birokrasi

Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia 2021-2025 yang akan segera diajukan kepada Presiden ini berisi Indeks kinerja utama yang jelas terkait isu-isu ekonomi maritim, budaya bahari, pertahanan, dan keamanan.

Pada kesempatan tersebut Moeldoko mengapresiasi para akademisi, birokrat, wiraswasta maupun pegiat masyarakat sipil yang memberikan karya dan sumbangsih untuk mewujudkan Indonesia menjadi Poros Maritim Dunia.
 

Pewarta : Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Herry Soebanto
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Komentar