Hakim Konstitusi: Kuasa hukum di pengadilan MK tidak harus advokat

id Kuasa Hukum,Mahkamah Konstitusi, Hakim Konstitusi,Saldi Isra,Suhartoyo,Kuliah Umum Mahkamah Konstitusi

Hakim Konstitusi: Kuasa hukum di pengadilan MK tidak harus advokat

Hasil tangkapan layar Hakim Konstitusi Saldi Isra dan Suhartoyo dalam kuliah umum “Mahkamah Konstitusi dan Karakter Hukum Acara Mahkamah Konstitusi” yang disiarkan langsung di kanal YouTube Mahkamah Konstitusi RI dari Padang, Jumat (15/10/2021) (ANTARA/Tri Meilani Ameliya)

Jakarta (ANTARA) - Hakim Konstitusi Saldi Isra mengatakan kuasa hukum dalam pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi (MK) tidak harus advokat.

“Mahasiswa bisa jadi kuasa hukum. Ada beberapa kalangan dari kampus datang (ke MK) menjadi kuasa hukum bukan dengan status sebagai advokat,” kata Saldi Isra dalam kuliah umum “Mahkamah Konstitusi dan Karakter Hukum Acara Mahkamah Konstitusi” yang disiarkan langsung di kanal YouTube Mahkamah Konstitusi RI dari Padang, Jumat.

Dalam istilah hukum, advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan yang ditentukan, seperti berlatar belakang pendidikan tinggi hukum dan dinyatakan lulus ujian yang diadakan organisasi advokat.

Menurut Saldi Isra, ide dasar dari kebijakan tersebut adalah pandangan MK tentang semua orang atau pemohon berhak memperjuangkan hak konstitusionalnya di Mahkamah Konstitusi.

Baca juga: Ketua MK: Hukum acara ibarat jembatan capai keadilan

Ketika pemohon tidak merasa memiliki kemampuan memperjuangkan hak itu, ia bisa meminta siapa pun menjadi kuasa hukum yang mendampinginya di pengadilan selama yang diminta memahami hukum acara di MK.

Selanjutnya dalam kuliah umum yang diselenggarakan bertepatan dengan Dies Natalis ke-70 Fakultas Hukum Universitas Andalas itu, Hakim Konstitusi Suhartoyo juga menambahkan, pemohon diperbolehkan menggunakan pendampingan.

Pendamping bisa didatangkan dari seseorang yang mengetahui hukum acara ataupun pemberi dukungan psikologis, seperti keluarga.

Baca juga: Pensiunan dokter gugat aturan Pedoman Ejaan Bahasa ke MK

“Itu (menggunakan pendampingan) boleh dilakukan sepanjang dalam konteks pendampingannya memberikan keberdayaan dalam beracara di pengadilan MK. Cukup memberitahukan kepada hakim panel bahwa dia ingin didampingi,” ucap Suhartoyo.

Suhartoyo juga menjelaskan kebijakan itu berbeda jauh di peradilan umum. Pendampingan hanya ditemukan dalam persidangan perkara pidana dalam wilayah hukum publik. Pendamping tersebut dikenal sebagai penasihat hukum.

Namun pada praktiknya, kebijakan tersebut sempat bermasalah. Suhartoyo mengatakan, fleksibilitas penentuan kuasa hukum yang ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi dapat menimbulkan kecemburuan bagi para advokat. Beruntungnya, MK sudah meluruskan kesalahpahaman itu karena kebijakan yang diambil ditujukan untuk mengedepankan hak konstitusional.

Baca juga: Hakim MK sebut terlalu banyak pihak terlibat dalam pemilu di Indonesia


Pewarta : Tri Meilani Ameliya
Editor: Joko Susilo
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Komentar