Ketua DPD nilai pesantren punya peran konkret bagi negara

id Hari Santri, pesantren, DPD

Ketua DPD nilai pesantren punya peran konkret bagi negara

Ketua DPD RI LaNyalla M Mattalitti memberi sambutan secara virtual pada peringatan Hari Santri ke-6 sekaligus Rapat Kerja Nasional DPP FOKSI di Jakarta, Sabtu (23-10-2021). (ANTARA/HO-Humas DPD)

Jakarta (ANTARA) - Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menilai pondok pesantren menjadi institusi yang paling konkret dalam memberikan sumbangsih bagi masyarakat dan negara.

Saat memberi sambutan secara virtual pada peringatan Hari Santri Ke-6 sekaligus Rapat Kerja Nasional DPP FOKSI di Jakarta, Sabtu, LaNyalla mengatakan pondok pesantren dengan kiai dan santrinya tetap hidup mandiri, memberi solusi, dan mampu menjaga kearifan lokal dalam pembangunan.

"Kalau kita bedah dari analisa ideologi, ekonomi, sosial, dan budaya, pondok pesantren merupakan salah satu institusi yang paling nyata berkontribusi dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa di Indonesia ini," kata LaNyalla dikutip dari siaran pers.

Dari sisi ideologi, ujar LaNyalla, Pancasila jelas menempatkan Ketuhanan Yang Maha Esa pada sila pertama dan Pasal 29 Ayat 1 Konstitusi bahwa negara ini berlandaskan Ketuhanan. Hal itu menjadi domain utama pondok pesantren sebagai penjaga akhlak dan adab atau moral generasi bangsa ini.

Baca juga: Menag minta santri jangan terjebak pada identitas "sarungan" semata

"Artinya dengan melaksanakan ajaran agama, sisi penghayatan dari sila pertama Pancasila akan terwujud. Ini akan melahirkan manusia yang beradab dan berakhlak," jelasnya.

Dari sisi ekonomi, katanya, selain sebagai institusi mandiri, pondok pesantren sudah memasuki ruang ekonomi melalui koperasi pondok pesantren dan usaha-usaha di sektor pertanian, peternakan, dan lainnya.

Bahkan ditambahkan LaNyalla, beberapa pesantren telah mencatat sukses mengembangkan sektor usaha melalui koperasi pondok pesantren.

"Meskipun perlu dilakukan secara lebih luas mengingat belum semua pondok pesantren di Indonesia mampu membesarkan skala bisnisnya, padahal potensinya ada," katanya.

Menurut dia, yang perlu dimanfaatkan adalah peluang pasar produk halal karena pasarnya bisa menembus mancanegara, khususnya negara-negara yang membutuhkan produk halal.

Baca juga: PDIP sebut Jokowi tunaikan harapan pendiri bangsa melalui Hari Santri

"Memang hal ini masih membutuhkan dukungan dan keberpihakan pemerintah, baik daerah maupun pusat. Saya kira ini perlu disinergikan agar terwujud," ujar LaNyalla.

Dari sisi sosial, ujar dia, pondok pesantren sudah pasti menjadi penjaga nilai-nilai kearifan lokal di mana di tengah gencarnya arus dan gaya hidup global pondok pesantren mampu berperan sebagai penyeimbang sekaligus penjaga moral generasi penerus.

Dari sisi budaya, kata dia, pondok pesantren masih menjadi garda depan lembaga pendidikan di Indonesia. Perannya sangat besar dan fundamental karena mengajarkan nilai-nilai adab dan budi pekerti yang menjadi bekal kehidupan bagi para alumni santri menjalani kehidupan di masyarakat.

"Sebab, inti pendidikan adalah menghasilkan anak didik yang berakhlak dan bermoral," katanya.

Baca juga: Kominfo: Ulama dan santri berperan lawan pandemi

Kontribusi pesantren sudah dilakukan sejak era sebelum kemerdekaan. Pondok pesantren adalah prototipe dari masyarakat madani atau entitas "civil society". Pesantren hidup mandiri sekaligus menjadi solusi bagi masyarakat di sekitar.

"Ada yang sakit, minta doa ke kiai. Ada yang tidak punya beras, datang ke pondok pesantren. Ada yang punya masalah, minta nasihat kiai, dan seterusnya. Begitulah kenyataannya kalau kita baca sejarah," tuturnya.

Peran ulama dan kiai-kiai pengasuh pondok pesantren saat itu tidak bisa dihapus dari sejarah kemerdekaan Indonesia, termasuk peran para ulama dan kiai se-Nusantara dalam memberikan pendapat dan masukan kepada Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), yang kemudian menjadi Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI).

"Termasuk sikap legowo para ulama dan kiai, yang demi keberagaman, setuju menghapus anak kalimat ‘Piagam Jakarta’ yang menjadi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, dengan kalimat ‘Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa’," kata LaNyalla.

Pewarta : Sigit Pinardi
Editor: Herry Soebanto
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Komentar