Kompolnas: Arahan Kapolri dalam penutupan Sespimti perlu didukung

id Komisi kepolisian nasional, komisioner kompolnas, poengky indarti, kapolri jenderal listyo, listyo sigit prabowo, mabes polri, kepolisian negara RI

Kompolnas: Arahan Kapolri dalam penutupan Sespimti perlu didukung

Anggota Kompolnas Poengky Indarti. ANTARA/Evarukdijati

Jakarta (ANTARA) - Komioner Kepolisian Nasional (Kompolnas) Poengky Indarti mengatakan arahan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo pada penutupan Sespimti dan Sespimen di Lembang, Jawa Barat, sangat bagus dan perlu didukung serta ditindaklanjuti oleh jajaran kepolisian di wilayah.

"Beliau menyampaikan bahwa pimpinan harus memberikan teladan pada anak buah, harus memberikan contoh yang baik kepada anak buah, terutama bagaimana sebagai polisi bisa melayani, mengayomi dan melindungi masyarakat," kata Poengky, dalam pesan instans melalui "WhatsApp" yang diterima ANTARA di Jakarta, Kamis.

Menurut Poengky, ada beberapa hal penting yang perlu dilakukan oleh kepolisian dalam menindaklanjuti arahan Kapolri tersebut.

Yang pertama, kata Poengky, perlunya contoh baik dari atasan disertai pengawasan. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang "ngopeni" atau merawat anak buah, sekaligus memberi contoh baik, membimbing dan mengawasi.

"Kedua, 'reward and punishment'. Jika anggota berprestasi perlu diberi 'reward' (penghargaan). Jika bermasalah harus ditegur, dan jika tidak menurut, harus diberi hukuman," tutur Poengky.

Kemudian yang ketiga, lanjutnya, hukuman harus proporsional. Polisi tunduk pada sanksi pidana, etik dan disiplin.

Baca juga: Anggota Polri perlu dibekali keterampilan bertindak sesuai HAM

Baca juga: Tingkatkan Polri, Kompolnas sampaikan enam hal kepada Mahfud MD


Dalam poin ini ia menjelaskan, jika anggota polisi diduga ada pelanggaran pidana, misalnya, melakukan kekerasan berlebihan maka harus diproses pidana dan etik.

"Jangan hanya diproses etiknya saja dan hukumannya ringan. Hal tersebut pasti akan ada perulangan, tidak ada efek jera," ucapnya menegaskan.

Selanjutnya yang keempat, pendidikan dan latihan harus berulang-ulang, menekankan perlunya polisi patuh pada hak asasi manusia.

Di Polri, kata dia, sudah ada Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 8 tahun 2009. Perkap tersebut perlu re-edukasi, re-sosialisasi dan praktik terus-menerus.

Yang kelima, kembali Poengky melanjutkan, penguatan pengawas internal agar lebih kuat dan mandiri.

"Kompolnas pernah mengusulkan agar Irwasda (Inspektur pengawasan daerah) dinaikkan pangkat satu tingkat menjadi bintang satu, dan bertanggungjawab langsung di bawah Irwasum (Inspektur pengawasan umum)," kata Poengky.

Lalu kemudian hal keenam yang perlu dilakukan jajaran Polri, reformasi kultural Polri tetap harus digelorakan setiap saat agar anggota Polri benar-benar dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, mandiri, humanis dan menghormati hak asasi manusia.

"Ketujuh, kemajuan teknologi penting untuk membantu pengawasan anggota di lapangan, khususnya Reskrim, Res Narkoba, Sabhara, Lalu Lintas, dan Brimob, perlu dibekali 'body camera' dan 'dashboard camera', sekaligus sebagai akuntabilitas," ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo memberikan arahan agar pimpinan kepolisian dapat jadi teladan bagi semua pihak, mengayomi dan melayani masyarakat dan anggotanya.

"Jadilah pemimpin yang melayani. Pemimpin yang bisa melayani dan menempatkan anggota dan masyarakat sebagai prioritas. Jangan hanya memerintah tapi tidak tahu kesulitan. Ini menjadi masalah," kata Sigit dalam sambutan penutupan pendidikan Sespimti Polri Dikreg ke-30, Sespimen Polri Dikreg ke-61 dan Sespimma Polri Angkatan ke-66, di Lembang, Jawa Barat, Rabu (27/10).

Pewarta : Laily Rahmawaty
Editor: Chandra Hamdani Noor
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Komentar