"Kami tidak hanya melihat aspek dari pandangan Pemerintah Pusat, tapi juga pemerintah daerah, provinsi, kabupaten dan kota, dan juga pandangan-pandangan masyarakat," kata Wapres di sela-sela kunjungan kerjanya di Papua, Sabtu.
Dengan melibatkan kepentingan masyarakat Papua, lanjut Wapres, maka pembangunan di Tanah Papua terwujud sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat.
Baca juga: Wapres: Pembangunan Papua harmonisasikan kesejahteraan dan keamanan
"Istilah saya, kami ingin membangun sesuai dengan kebutuhan masyarakat, keinginan masyarakat, baik masyarakat adat dan masyarakat seluruhnya," tambahnya.
Sinergisme antara Pemerintah Pusat dan Pemda Papua tersebut juga dapat mengevaluasi progres percepatan pembangunan selama ini, dengan penguatan payung hukum melalui Undang-undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.
Melalui UU Otsus terbaru tersebut, lanjut Wapres, Pemerintah melibatkan kontribusi masyarakat Papua atau orang asli Papua (OAP) dalam percepatan pembangunannya.
"Kami harapkan ini akan memberikan kepercayaan dari masyarakat Papua, dari tokoh-tokoh Papua, baik tokoh pemerintahan, tokoh adat, tokoh agama dan tokoh perempuan," katanya.
Selain itu, Pemerintah Pusat juga menggalakkan dialog bersama dengan masyarakat Papua untuk menghilangkan ketidakpuasan dan mempercepat pembangunan Tanah Papua.
"Ini terus kita lakukan dialog-dialog dalam rangka menghilangkan ketidakpuasan itu. Dengan ketidakpuasan itu semakin hilang, maka kami harapkan akan berpengaruh terhadap kondisi keamanan secara keseluruhan di Papua," ujarnya.
Baca juga: Wapres yakin panglima baru punya konsep pendekatan Papua lebih baik
Baca juga: Wapres harap Panglima TNI baru humanis terhadap Papua
Pewarta: Fransiska Ninditya
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2021
