BKKBN: Stunting harus turun agar Indonesia raih bonus demografi

id Stunting,BKKBN,Bonus demografi,kekerdilan

BKKBN: Stunting harus turun agar Indonesia raih bonus demografi

Kepala BKKBN Hasto Wardoyo dalam webinar bertema "Keterbukaan Informasi Publik Dalam Rangka Percepatan Penurunan Stunting yang diikuti di Jakarta, Senin (15/11/2021). (ANTARA/ Zubi Mahrofi)

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo menyatakan kasus kekerdilan (stunting) harus diturunkan serendah mungkin agar Indonesia meraih bonus demografi.

"Kita semua paham bahwa kesempatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat ada di era sekarang sampai tahun 2035 ,karena menjadi kesempatan untuk mendapatkan bonus demografi yang harus ditransformasikan menjadi bonus kesejahteraan," ujar Hasto dalam webinar bertema "Keterbukaan Informasi Publik Dalam Rangka Percepatan Penurunan Stunting yang diikuti di Jakarta, Senin.

Menurutnya, tanpa kualitas SDM yang unggul tentu Indonesia hanya bisa melewati bonus demografi dalam bentuk angka kuantitas, yakni jumlah penduduk yang usia produktifitasnya banyak tetapi belum tentu produktif kalau kualitas SDM tidak bisa bersaing.

"Proporsi usia produktif besar sama dengan usia konsumtif yang juga besar, sehingga usia produktif juga identik dengan usia konsumtif," paparnya.

Baca juga: Mendes PDTT pastikan "stunting" jadi prioritas pembangunan desa

Baca juga: Kasus stunting di Mukomuko tertinggi di Bengkulu capai 10,38 persen


Dengan demikian, ketika Indonesia tidak bisa memenuhi kebutuhan sendiri karena tidak produktif maka pangsa pasar dalam negeri akan diambil oleh orang lain.

"Sudah barang tentu jumlah penduduk yang besar menjadi beban pembangunan, bukan menjadi modal pembangunan," ucapnya.

Maka itu, Hasto mengatakan kondisi itulah yang menjadi alasan kekerdilan harus diturunkan serendah mungkin dalam rangka untuk memiliki SDM yang unggul agar kesempatan bonus demografi bisa mengakselerasi pendapatan per kapita warga dan keluarga di seluruh wilayah Indonesia.

"Dengan keterbukaan informasi publik, tentu kita ingin sekali untuk melakukan upaya percepatan penurunan kekerdilan yang didukung oleh berbagai pihak terkait," katanya.

Ia berharap, angka kekerdilan pada 2019 yang sebesar 27,7 persen dapat turun sesuai target, yakni 14 persen pada 2024.
 
Dengan begitu, kesempatan bonus demografi bisa mengakselerasi pendapatan per kapita warga dan Keluarga di seluruh Indonesia.

Pemerintah selama beberapa tahun terakhir sudah melakukan berbagai program dengan keterlibatan kementerian dan lembaga yang cukup banyak dan anggaran yang tidak sedikit untuk percepatan penurunan kekerdilan.
 
"Namun demikian, harapan percepatan penurunannya masih perlu ditingkatkan karena sinergi antarkementerian dan lembaga harus terjalin secara konvergensi," katanya.*

Baca juga: UGM kembangkan alat deteksi dini stunting

Baca juga: DPR-RI: Keterlibatan generasi muda penting tangani stunting di Kalbar

Pewarta : Zubi Mahrofi
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Komentar