Ahli: Perlu batasi jumlah parpol pengusung calon di pilkada

id Pilkada,Calon Tunggal Pilkada,Demokrasi Indonesia,Partai Politik

Ahli: Perlu batasi jumlah parpol pengusung calon di pilkada

Ilustrasi anggota KPUD membuka kotak suara yang berisi hasil rekapitulasi penghitungan suara. ANTARA FOTO/Bayu Pratama

Jakarta (ANTARA) - Pakar Hukum Tata Negara Universitas Islam Indonesia (UII), Ni’matul Huda, mengatakan, pemerintah perlu membuat aturan terkait pembatasan jumlah partai politik (parpol) pengusung calon dalam Pilkada untuk menghindari keberadaan calon tunggal.

“Perlu diatur pembatasan jumlah parpol pengusung calon di pilkada supaya tidak semua partai di satu daerah itu hanya mendukung satu calon,” ujar dia.

Saran itu ia sampaikan saat menjadi narasumber dalam webinar nasional program studi hukum tata negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia bertajuk “Demokrasi di Era Pandemi” yang disiarkan secara langsung di kanal YouTube Tata Negara FHUI, dipantau dari Jakarta, Senin.

Baca juga: Pesan politik bagi calon petahana dari Pilkada 2020

Bercermin pada Pilkada 2020, kata dia, pesta demokrasi masa itu banyak diikuti oleh calon tunggal, bahkan ada di 25 kabupaten/kota sehingga mereka dilawankan dengan kotak kosong.

Menurutnya, pergeseran dinamika politik yang begitu drastis seperti itu membuat demokrasi di Indonesia cenderung menjadi tidak sehat. Hegemoni partai politik, lanjutnya, dapat melemahkan sendi-sendi demokrasi.

Di samping persoalan itu, dia juga menyoroti posisi partai politik dalam konteks Pilkada.

Baca juga: Kuasa Hukum: KPU tidak cermat loloskan WNA sebagai calon bupati

Menurut dia, parpol merupakan sarana komunikasi politik dalam pilkada sehingga mereka sepatutnya bertanggung jawab untuk turut menciptakan pemilihan kepala daerah yang aspiratif, partisipatif, transparan, dan akuntabel.

“Bukan yang elitis dan mem-fait d'accompli (membuat ketentuan yang harus diterima) rakyat untuk memilih pilihan elite. Jadi, karena sudah disodorkan partai politik, tidak ada ruang lagi bagi kita untuk berbeda pilihan,” katanya.

Baca juga: MK dapat diskualifikasi calon kepala daerah yang terbukti curang

Semestinya, menurut dia, partai politik menjadi kepanjangan tangan rakyat karena rakyat merupakan pemilik pilkada sekaligus pihak yang paling berkepentingan terhadap proses suksesi atau penggantian pemimpin.

Dari keseluruhan penjelasan itu, guru besar hukum tata negara UII ini menegaskan pembangunan reputasi pemerintah dan partai politik penting pula untuk dicermati dalam membenahi pilkada di Indonesia untuk menjadi lebih demokratis.

“Dengan kompleksitas masalah yang dihadapi pilkada saat ini, permasalahan krusial yang patut dicermati adalah bagaimana membangun reputasi pemerintah dan partai politik,” kata dia.

Baca juga: MK nilai soal identitas calon bupati Muna sudah selesai


Pewarta : Tri Meilani Ameliya
Editor: Ade P Marboen
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Komentar