Dihubungi dari Jakarta pada Kamis malam, CEO Yayasan EcoNusa Bustar Maitar menyambut baik langkah Presiden Joko Widodo mencabut 2.078 izin pertambangan mineral dan batu bara, 192 izin sektor kehutanan untuk lahan seluas 3,1 juta hektare, dan izin HGU perkebunan seluas 34.448 hektare.
"Ini adalah langkah tepat yang dilakukan pemerintah, mencabut izin-izin yang bermasalah karena itu merugikan negara, mengancam keberlangsungan hutan dan mengesampingkan hak-hak masyarakat adat," ujar dia.
Dia mendorong pemerintah untuk terus melakukan evaluasi perizinan yang lebih menyeluruh, karena banyak izin yang merugikan lingkungan dan kekayaan negara.
Ia mengatakan izin-izin bermasalah itu berakibat juga kepada hak-hak masyarakat adat. Momentum pencabutan izin itu harus diikuti dengan upaya pengakuan hak-hak masyarakat adat dan mengoptimalkan penguatan ekonomi masyarakat.
"Kami mendorong evaluasi perizinan dilakukan di seluruh Indonesia," katanya.
Baca juga: Menteri ESDM: Pertambangan tanpa izin bentuk tindakan kejahatan
Langkah pemerintah itu, juga diapresiasi oleh Walhi. Walhi mendorong proses itu menjadi momentum untuk menyelesaikan konflik agraria menurut keterangan yang diterima di Jakarta pada Kamis.
Direktur Eksekutif Walhi Zenzi Suhadi mendorong agar evaluasi dan pencabutan izin itu dapat dilakukan secara terus-menerus dan berkala dengan indikator tidak hanya sebatas karena wilayah izin tidak aktif atau tidak dikelola oleh pemilik izin namun juga yang berkonflik dengan masyarakat dan menyebabkan kerusakan lingkungan hidup serta bencana ekologis.
Dia juga mendorong agar tidak diterbitkan kembali dan pelelangan izin di wilayah dengan izin yang telah dicabut.
"Sehingga tujuan untuk memperbaiki tata kelola terkait sumber daya alam dan lingkungan hidup yang baik dapat terwujud," ujarnya.
Sebelumnya, pemerintah telah mencabut ribuan izin usaha pertambangan, kehutanan, dan hak guna usaha (HGU) perkebunan, seperti yang dinyatakan Presiden Joko Widodo dalam keterangan pada 6 Januari 2021.
Baca juga: Gubernur minta Kemen ESDM hentikan izin pertambangan baru di Kalteng
Pemerintah mencabut sebanyak 2.078 izin perusahaan pertambangan mineral dan batu bara (minerba) karena tidak pernah menyampaikan rencana kerja.
Dalam sektor kehutanan telah dicabut 192 izin untuk lahan seluas 3.126.439 hektare. Izin-izin itu dicabut karena tidak aktif, tidak membuat rencana kerja, dan ditelantarkan.
Selain itu dicabut juga HGU perkebunan yang ditelantarkan untuk lahan seluas 34.448 hektare, dengan 25.128 hektare adalah milik 12 badan hukum dan sisanya merupakan bagian HGU terlantar milik 24 badan hukum.
Baca juga: Begini strategi pemerintah tangani pertambangan tanpa izin
Baca juga: Polda Sulteng diminta tertibkan tambang emas ilegal di Parigi Moutong
Pewarta: Prisca Triferna Violleta
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2022
