Palu (ANTARA) - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah (BKKBN Sulteng) mengoptimalkan peran tim pendamping keluarga (TPK) untuk berperan optimal dalam pencegahan dan penurunan kasus kekerdilan di provinsi itu.

"BKKBN mempersiapkan tim pendamping keluarga sebagai ujung tombak dalam pencegahan kekerdilan," ucap Kepala BKKBN Perwakilan Sulteng Tenny C. Soriton di Palu, Rabu.

BKKBN Sulteng menyatakan berdasarkan data Status Survei Gizi Indonesia (SSGI) 2021, Sulteng berada diperingkat kedelapan secara nasional, dengan angka kekerdilan tinggi prevalensi sebesar 29,7 persen. Begitu pun dengan angka wasting sebesar 9,4 persen yang menggiring Sulteng masuk dalam kategori gizi akut kronis.

Baca juga: Wabup Parigi Moutong inginkan para pihak berkomitmen tangani stunting

Tingginya angka kasus kekerdilan di Sulteng, penanganan yang dilakukan, harus sistematis dan masif, yang intervensinya dilakukan berbasis desa.

Pemerintah Provinsi Sulteng dan BKKBN sepakat membentuk lokasi fokus (lokus) kerja penanganan kekerdilan, yang di dalamnya terdapat 394 desa sebagai lokus yang tersebar di 12 kabupaten dan satu kota.

BKKBN juga menyebut dari lokasi fokus tersebut, terdapat 9.800 kepala keluarga yang menjadi sasaran penanganan kekerdilan di wilayah Sulteng.

"Salah satu strategi yang dilakukan, yaitu optimalisasi tim pendamping keluarga, yang terdiri atas bidan, kader PKK, petugas pembantu pelayanan keluarga berencana," kata Tenny.

BKKBN Sulteng bersama pemerintah daerah di 12 kabupaten dan satu kota berupaya membentuk tim pendamping keluarga di semua desa, dengan total target sebanyak 2.484 TPK.

"Tim ini diberdayakan BKKBN untuk melakukan pendampingan kepada calon pengantin, ibu hamil, ibu pasca persalinan, dan anak usia di bawah 5 tahun," katanya.

Baca juga: Langkah pemerintah di Sulteng jamin pemenuhan tumbuh kembang anak

Baca juga: Cegah stunting dan obesitas jadi kampanye Hari Gizi Nasional 2022


Kemiskinan menjadi salah satu indikator penyebab anak mengalami kekerdilan, selain pola asuh. Untuk itu harus ada pendampingan agar jangan sampai anak yang lahir dalam kondisi kerdil," ungkap Tenny.

Tidak hanya itu, BKKBN Provinsi Sulteng juga mendorong penerapan materi pembelajaran tentang kekerdilan yang disinergikan dengan materi muatan lokal, untuk diterapkan di satuan pendidikan, pada tahun ajaran baru.

BKKBN Sulteng, sebut Tenny, juga monitoring langsung 28.000 ibu hamil yang akan melahirkan di tahun 2022, terkhusus kepada 8.000 ibu hamil yang terdata mengalami kekurangan energi kronik.

Pewarta: Muhammad Hajiji
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2022