Dalam acara "Sosialisasi Pemahaman Hubungan Perilaku Merokok dan Stunting" yang diikuti secara daring dari Jakarta, Kamis, ia mengatakan bahwa konsumsi rokok pada rumah tangga penerima bantuan dalam Program Keluarga Harapan (PKH) rata-rata 3,5 batang per kapita per minggu dan pada rumah tangga penerima bantuan beras sejahtera sampai 4,5 batang per kapita per minggu.
Menurut hasil studi, warga yang menerima bantuan PKH memiliki peluang 11 persen lebih tinggi dari warga yang tidak menerima bantuan untuk merokok dan perilaku tersebut mempengaruhi penggunaan uang untuk memenuhi kebutuhan gizi keluarga.
Risky menjelaskan bahwa menurut hasil studi jika dibandingkan dengan keluarga yang mendapat bantuan namun tidak merokok, konsumsi konsumsi kalori, protein, lemak, dan karbohidrat pada keluarga penerima bantuan yang merokok jauh lebih rendah.
"Pengendalian perilaku merokok pada keluarga penerima bantuan sosial harus diatur lebih tegas agar penggunaannya tidak digunakan untuk membeli rokok, sehingga konsumsi gizi keluarga lebih tercukupi," kata Risky.
"Kita memerlukan denormalisasi perilaku merokok pada keluarga," ia menambahkan.
Dia menyarankan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) selaku ketua tim percepatan penurunan stunting melakukan intervensi untuk mengatasi pengaruh perilaku merokok dalam keluarga, yang bisa menyebabkan kebutuhan gizi keluarga tidak tercukupi.
Menurut dia, pemerintah sebaiknya juga memasukkan upaya pengendalian dampak penggunaan tembakau dalam strategi penurunan angka kasus stunting, kekurangan gizi kronis yang menyebabkan pertumbuhan terganggu sehingga anak menjadi tengkes.
Baca juga:
Yogyakarta targetkan penegakan Perda KTR secara penuh dalam lima tahun
Belanja rokok warga Kabupaten Bogor meningkat meski daya beli turun
Pewarta: Hreeloita Dharma Shanti
Editor: Maryati
Copyright © ANTARA 2022
