Dalam pidato kenegaraan di depan sidang bersama Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia di Gedung MPR/DPR/DPD, Jakarta, Selasa, Presiden menegaskan pemerintah tetap bertindak tegas untuk menjamin tetap terjaganya ketertiban kehidupan masyarakat dan tegaknya kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Namun, Presiden mengatakan, pemerintah juga menyadari kompleksitas masalah yang terjadi di Papua.
"Menyadari kompleksitas permasalahan yang ada, Pemerintah menetapkan kebijakan guna menjamin pembangunan di Papua dapat benar-benar menuju kehidupan masyarakat yang semakin adil, aman, damai, dan sejahtera," ujarnya.
Melalui kebijakan bidang politik berupa otonomi khusus, menurut Kepala Negara, Pemerintah telah memberikan kewenangan yang lebih luas bagi provinsi di wilayah paling timur Indonesia itu guna menjalankan pembangunan sesuai sumber daya yang dimilikinya.
Selama lima tahun terakhir, lanjut Presiden, Pemerintah juga telah melakukan desentralisasi fiskal yang cukup besar agar secara langsung mendukung percepatan pembangunan di Papua.
"Papua juga menjadi salah satu koridor ekonomi di dalam Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi di Indonesia," katanya.
Meski menyatakan pemerintah tetap tegas dalam menangani gangguan keamanan di Papua, Presiden juga menegaskan kebijakan pemerintah di provinsi itu lebih mengutamakan pendekatan pembangunan ekonomi sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat Papua.
"Menata Papua dengan hati adalah kunci dari semua langkah untuk menyukseskan pembangunan Papua, sebagai gerbang timur wilayah Indonesia," demikian Presiden.
(D013)
Editor: Bambang
Copyright © ANTARA 2011
