"Dibandingkan 2010, indeks luas panen per kapita tahun 2011 menurun yaitu dari 552 m2 menjadi 544 m2/kapita. Perkiraan ini semakin didukung oleh data lapangan yang menyatakan meluasnya serangan hama penyakit pangan tahun 2011 hingga 606.095 ha," jelas Winarno pada seminar di MNC Tower di Jakarta, Kamis.
Winarno Tohir mengeluhkan data pertanian BPS yang dinilainya belum akurat. Ia menyarankan, data berupa luas panen, produksi per ha, jumlah penduduk dan data konsumsi per kapita harus diperbarui oleh BPS sebagai badan statistik yang datanya masih dipercaya publik.
Pernyataan Winarno didukung Ketua Komisi IV DPR , HM Romahurmuziy yang mengatakan terjadi ketidaksinkronan data produksi dan konsumsi yang dimiliki para pemangku kepentingan /stakeholder sehingga mengakibatkan keraguan atas validitas data.
Romahurmuziy mengakui pada metode sampling masih ada campur tangan politik.
"Reformasi lembaga pertanian diperlukan agar tidak jadi alat kepentingan" katanya. Roma juga mengakui bahwa anggaran yang menopang pertanian masih jauh dari cukup.
"Seharusnya sektor pertanian menjadi prioritas dan mendapat porsi anggaran lebih besar di Indonesia sehingga produktifitas pertanian dapat ditingkatkan," tegasnya.
Selain soal akurasi data, Winarno juga mengeluhkan UU pertanian sangat lambat dikeluarkan pemerintah.Contohnya, UU No.41/2009 mengenai perlindungan pangan pertanian berkelanjutan hingga kini belum ada peraturan pelaksananya seperti peraturan presiden.
Ia berharap ketahanan pangan Indonesia diserahkan sepenuhnya pada petani kecil sehingga impor beras yang merugikan petani dapat dihentikan.
"Perluasan lahan untuk swasembada pangan mutlak diperlukan begitu pula dukungan anggaran untuk pertanian yang memadai, minimal 10 persen", tegasnya.
Sementara itu, Deputi Statistik Produksi, Badan Pusat Statistik (BPS), Sihar Tobing menyatakan Indonesia akan mengalami kelangkaan beras pada Desember- Februari dan terjadinya kenaikan harga .
Kemudian, Sihar membantah ketidakakurasian data yang dikeluarkan BPS.
"Laporan mengenai luas panen tanaman pangan dilakukan tiap bulan. Sedangkan dalam penelitian, BPS menggunakan data sample dengan metode acak (random)," katanya.
Dalam seminar yang sama, Direktur Intercafe Institut Pertanian Bogor (IPB), Nunun Nuryartono juga mengkritisi akurasi data yang dikeluarkan lembaga statistik seperti BPS.
"Data statistik yang tersedia dengan data yang didapat dari lapangan berbeda 10 kali lipat" jelasnya.
"Saat ini, data kebutuhan pokok menjadi ajang spekulasi politik padahal kebijakan yang baik untuk pertanian harus dihasilkan dari analisis yang tepat dan berasal dari data yang akurat," tegasnya.
Sistem pertanian dan masa panen raya seharusnya dikelola dengan baik oleh lembaga pertanian sehingga negeri ini tidak perlu terancam kekurangan pangan ataupun kenaikan harga beras baik kini maupun tahun 2030 nanti.
(T.M-DCP/A011)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2011
