"Kita bekerja sama dengan beberapa sekolah, di antaranya SMA Negeri 16 Labuan dan SMA Negeri 1 Pandeglang untuk memperkenalkan masalah konservasi sejak dini," kata Kepala Balai TNUK Pandeglang Agus Priambudi di Pandeglang, Sabtu.
Dalam kerja sama itu, kata dia, pihak Balai TNUK mengirimkan staf untuk memberikan materi pada para siswa di sekolah.
Menurut Agus, masalah konservasi dan hutan harus disampaikan pada masyarakat sejak dini, dan saat di sekolah merupakan waktu yang paling tepat.
"Setelah mendapat pelajaran, mereka akan tahu pentingnya kegiatan konservasi dan hutan sehingga ke depan masalah tersebut akan menjadi perhatian mereka. Kita juga berharap para siswa dapat menyampaikan pada masyarakat di sekitar tempat tinggalnya," ujarnya.
Ia berharap, ke depan pendidikan konservasi dan kehutanan juga bisa disampaikan pada siswa sekolah lain di Pandeglang baik tingkat sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP) maupun SMA/sederajat.
Materi yang disampaikan, kata dia, selain masalah konservasi dan kehutanan secara umum, juga terkait konservasi dan hutan yang ada di Kabupaten Pandeglang terutama TNUK.
Agus juga menjelaskan, kondisi TNUK cukup bagus dibandingkan hutan yang ada di daerah lain. Hingga saat ini tingkat kerusakan taman nasional itu hanya 3.200 hekter (Ha) atau 4,2 persen dari luas kawasan tersebut mencapai 76 ribu Ha.
Dari 3.200 Ha kawasan yang rusak itu, seluas 2.100 Ha telah dijadikan sawah dan 1.100 Ha dibuat kebun oleh masyarakat dan menjadi mata pencairan dari ribuah kepala keluarga warga yang ada di sekitar taman nasional tersebut.
Pemerintah, kata dia, tidak melarang masyarakat yang telah membukan kawasan untuk dijadikan sawah dan kebun itu karena sudah dilakukan sebelum kawasan itu menjadi taman nasional.
"Masyarakat telah membuka lahan untuk persawahan dan kebun ketika kawasan itu masih sebagai hutan produksi yang dikelola oleh PT Perhutani. Mereka kita biarkan saja dengan syarat tak boleh menambah areal garapan dan ikut menjaga keamanan di TNUK," ujarnya. (*)
Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2011
