Menurut Direktur Eksekutif World Justice Project (WJP) Elizabeth Andersen, sebagai salah satu unsur penyelenggara Asia Pacific Justice Forum, Indonesia terpilih menjadi tuan rumah karena memiliki peran penting di Asia Tenggara, terutama terkait dengan supremasi hukumnya yang mengalami kemajuan.
"Kami menyelenggarakan Apac Justice Forum di Jakarta karena Indonesia memiliki peran penting di Asia Tenggara. Tahun ini, Indonesia membuat beberapa kemajuan dalam memperkuat supremasi hukum berdasarkan data dari WJP Rule of Law Index 2022," kata Elizabeth dalam media briefing Apac Justice Forum 2022 di Jakarta, Rabu.
Baca juga: Supremasi hukum solusi krisis bangsa Indonesia
WJP mendefinisikan supremasi hukum sebagai sistem hukum, institusi, norma, dan komitmen masyarakat yang berkelanjutan serta mampu memberikan akuntabilitas, hukum yang adil, pemerintahan terbuka, dan kemudahan bagi seluruh pihak untuk mengakses keadilan.
Lebih lanjut, Elizabeth mengatakan berdasarkan WJP Rule of Law Index 2022 yang telah diluncurkan beberapa waktu lalu, meskipun Indonesia mengalami kemajuan, 71 persen negara di kawasan Asia Pasifik yang diteliti oleh pihaknya justru mengalami penurunan supremasi hukum.
Bahkan, kata dia, ada lima negara di Asia Pasifik yang menempati peringkat terbawah secara global terkait dengan supremasi hukum, yakni Bangladesh (127), Pakistan (129), Myanmar (132), Afganistan (138), dan Kamboja (139). Hal tersebut menjadi salah satu latar belakang penyelenggaraan Asia Pacific Justice Forum.
“Dengan stagnasi dan penurunan supremasi hukum di sebagian besar negara Asia Pasifik, sangat penting bagi para pemangku kepentingan di seluruh kawasan untuk bersama-sama mengatasi tantangan dan menemukan peluang untuk peningkatan supremasi hukum," ujar Elizabeth.
Hal senada disampaikan pula oleh Direktur Eksekutif Kemitraan Laode Muhammad Syarif. Laode lalu menambahkan meskipun Indonesia mengalami kemajuan dalam memperkuat supremasi hukum, masih ada banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk meningkatkan kualitas hukum di Tanah Air.
“Kita harus mengakui kenyataannya masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk meningkatkan kualitas hukum di Indonesia,” ucapnya.
Oleh karena itu, Laode mengatakan Asia Pacific Justice Forum diharapkan mampu menjadi wadah bagi pemerintah, akademisi, swasta, dan organisasi masyarakat sipil untuk membangun jaringan regional guna memajukan kualitas penegakan hukum di kawasan Asia Pasifik.
Acara tersebut dijadwalkan diawali dengan pidato kunci dari Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Muhammad Syarifuddin dan Wakil Menteri Hukum dan HAM Indonesia Edward Omar Sharif Hiariej.
Berikutnya, ada pula beberapa pembicara dari perwakilan pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil dari sejumlah wilayah, seperti Australia, Hong Kong, India, Jepang, Nepal, Selandia Baru, Malaysia, Papua Nugini, Filipina, Singapura, Korea Selatan, dan Thailand.
Ada tiga isu yang akan menjadi fokus pembahasan dalam Apac Justice Forum, yakni independensi peradilan, ekosistem informasi yang sehat, dan akses terhadap keadilan bagi kelompok minoritas.
"Topik-topik ini akan menjadi fokus Apac Justice Forum dan strategi regional tiga tahun ke depan akan diluncurkan WJP pada acara tersebut," ujar Elizabeth.
Selain WJP, penyelenggaraan Asia Pacific Justice Forum juga didukung oleh berbagai pihak lainnya. Di antaranya, Pemerintah Australia melalui Australia Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ2), Kemitraan, dan Kementerian Hukum Singapura.
Asia Pacific Justice Forum dapat disaksikan pula oleh masyarakat luas melalui siaran langsung di kanal YouTube Kemitraan dan World Justice Project.
Baca juga: Melepaskan nuansa kolonial dalam melahirkan KUHP baru
Baca juga: Kemenkumham dorong penguatan integrasi hukum negara ASEAN
Baca juga: Kapolri: Pemberantasan terorisme telah kedepankan supremasi hukum dan HAM
Pewarta: Tri Meilani Ameliya
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2022
