Ketua KTNA Winarno Tohir mengatakan, BPS adalah satu-satunya lembaga yang dipercaya mengeluarkan data sehingga Sensus Pertanian 2013 diharapkan lebih bagus dari kegiatan sebelumnya.
"Ini merupakan sensus sepuluh tahunan dengan biaya yang tinggi oleh karena itu (BPS) harus menghasilkan data yang akurat, jangan sampai ada kalibrasi data, yakni tidak sama antara data dengan di lapangan," katanya kepada Antara, Sabtu.
Winarno mengatakan, ketidakakuratan data antara hasil sensus BPS dengan kondisi lapangan akan berdampak besar apalagi ini menyangkut produksi pangan nasional.
Data angka ramalan (Aram) BPS untuk produksi padi, jagung dan kedelai dari tahun ke tahun tak pernah turun bahkan Angka Tetap (Atap) juga terus baik, namun impor juga jalan.
"Selama ini BPS selalu menyatakan produksi pangan seperti padi, jagung, daging cukup untuk memenuhi kebutuhan nasional namun kenyataannya kita masih selalu impor," katanya.
Oleh karena itu, demi menghasilkan data yang akurat, pihaknya meminta BPS memanfaatkan teknologi modern yang telah dimilikinya ketika melakukan sensus pertanian, terlebih Sensus Pertanian 2013 menelan biaya hingga Rp1,4 triliun.
Dia mengingatkan, 2013 merupakan tahun politik oleh karena itu jika data yang dihasilkan BPS tidak akurat dikhawatirkan dapat menimbulkan keributan.
"Di tahun politik hal ini sangat peka. Kalau data menunjukkan produksi tinggi tapi kenyataannya impor pasti nantinya bisa ribut," katanya.
Pewarta: Subagyo
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2013
