Kami justru ingin IDN (Indonesia Diaspora Network) tetap independen karena tidak bisa berdiri kalau tidak independen,"Jakarta (ANTARA News) - Kementerian Luar Negeri Indonesia menjamin Kongres Diaspora Indonesia kedua tidak dipolitisir dalam penyelenggaraannya.
"Kami justru ingin IDN (Indonesia Diaspora Network) tetap independen karena tidak bisa berdiri kalau tidak independen," kata Ketua Desk Diaspora Kementerian Luar Negeri Indonesia M Wahid Supriyadi kepada Antara di sela-sela acara Kongres Diaspora Indonesia (KDI) kedua di Jakarta Convention Center, Minggu.
Dia mengatakan, pihaknya sudah berusaha semaksimal mungkin agar acara tersebut berjalan independen. Wahid menjelaskan pada awal berdirinya IDN sempat dinilai digunakan pemerintah namun hal tersebut tidak benar.
"Tapi ini benar-benar murni, sehingga dalam KDI kedua ini yang datang sekitar 4.000 orang," ujarnya.
Wahid menegaskan, anggota IDN juga tidak ingin dijadikan alat politik sehingga tidak mungkin ajang tahunan tersebut dipolitisir. Karena menurut dia, kegiatan tersebut terdiri kalangan independan dan profesional yang berpikiran terbuka.
"Kami mengundang komisi-komisi di DPR tidak melihat partainya dari mana," ujar Wahid.
Dia menegaskan, 3.880 diaspora Indonesia dari 55 cabang dari 26 negara memiliki keinginan untuk kerja sama aplikatif dalam membangun Indonesia, seperti tata kelola kota dan kesehatan masyarakat.
Wahid mengatakan, dalam 11 gugus tugas di kegiatan tersebut juga akan melibatkan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), parlemen dan keamanan dari pemerintah.
KDI kedua akan berlangsung di Jakarta Convention Center dari 18--20 Agustus. Tema kegiatan tersebut adalah "The Power of Harmony in Diversity: Unleashed Worldwide"
Pembahasan Task Force pada kongres kedua tersebut melibatkan diaspora Indonesia dari belahan dunia yang membahas berbagai topik dan merumuskan rekomendasi kebijakan. Topik-topik tersebut antara lain pendidikan, energi, kota layak huni, kuliner Indonesia, bisnis dan investasi, dan kedirgantaraan Indonesia.
Task Force akan difokuskan pada berbagai isu terkait dengan pendekatan praktis dan komprehensif melalui kemitraan dengan kementerian maupun pemangku kepentingan terkait.
Selain Task Force, juga diselenggarakan sembilan Forum Publik, seperti menduniakan pencak silat, forum pemuda, dan menduniakan budaya.
(I028/Z002)
Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2013
