Jakarta, 5/9 (ANTARA) - Kerja sama kelautan dan perikanan antara Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia dengan Kementerian Pertanian dan Pembangunan Daerah Republik Polandia telah diinisiasi sejak tahun 2009. Indonesia dan Polandia memiliki persamaan dalam pengelolaan perikanan, dengan karakteristik perikanan berskala kecil (artisanal). "Polandia memiliki reputasi baik dalam eksplorasi laut dan perikanan. Iptek kelautan dan teknologi identifikasi stok ikan yang menggunakan aplikasi sonar merupakan yang terbaik di dunia. Untuk itu, KKP menetapkan Polandia sebagai mitra strategis dalam pemasaran ikan di Eropa Timur". Demikian disampaikan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Sharif C. Sutardjo, pada pertemuan bilateral antara Pemerintah Republik Indonesia dan Republik Polandia, di Warsawa Polandia, Rabu (4/9).

     Pertemuan yang dihadiri Presiden Republik Polandia, Bronislaw Komorowska, dan Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono ini, kedua negara juga sepakat untuk memperkuat kerja sama melalui Memorandum Saling Pengertian (MSP) tentang Kerja Sama Perikanan. Terutama kerjasama pada peningkatan perdagangan dan investasi di bidang perikanan. Kedua, pengembangan kelembagaan dan sumber daya manusia untuk mewujudkan pengelolaan perikanan berkelanjutan, termasuk pertukaran tenaga ahli / ilmuwan. Ketiga, pemasaran produk - produk perikanan, termasuk pengembangan pasca panen. Kami telah berbagi pandangan tentang kepentingan bersama dalam bidang kelautan dan perikanan, kata Sharif.

     Menurut Sharif, kerja sama di bidang perikanan akan membawa manfaat dalam pembangunan ekonomi bagi kedua negara. Kedua negara dapat saling bertukar pengalaman terbaik dan pelajaran terbaik tentang bagaimana memajukan perikanan berkelanjutan, sekaligus mempromosikan produk ikan dan hasil perikanan. Apalagi, sektor perikanan Polandia cukup maju di bidang pengolahan ikan, di mana tingkat pertumbuhan industri makanan tertinggi di negara ini. "Saya ingin mengundang sektor swasta dari Republik Polandia untuk berinvestasi di industri perikanan di Indonesia, terutama dalam pengolahan ikan. Dalam kesempatan ini, saya ingin mendorong kedua kementerian untuk dapat menindaklanjuti Memorandum Saling Pengertian ini dengan penyusunan rencana kerja dan membuka dialog intensif untuk memperkuat kerjasama perikanan, baik pihak Pemerintah maupun swasta," jelasnya.

     Sharif menambahkan, pembangunan kelautan dan perikanan Indonesia saat ini, didasarkan pada konsep blue economy. Melalui blue economy akan memaksimalkan jasa - jasa lingkungan dan nilai ekonomi yang berkelanjutan. Blue Economy merupakan konsepsi dan pendekatan baru dalam pembangunan berkelanjutan. Penerapan konsep Blue Economy dalam industrialisasi kelautan dan perikanan adalah sangat penting, karena untuk mengoreksi pola industrialisasi konvensional yang merusak lingkungan, boros sumberdaya dan energi dan menimbulkan kesenjangan sosial. Konsep Blue Economy diharapkan dapat mendorong pemanfaatan sumberdaya alam secara efisien, tanpa limbah, namun dapat melipat gandakan manfaat ekonomi, membuka lapangan kerja lebih luas, meningkatkan pendapatan masyarakat dan sekaligus melindungi lingkungan dari kerusakan. "Saya berharap kita dapat membangun kerja sama saling menguntungkan bagi kesejahteraan masyarakat. Indonesia sangat menyambut baik berbagai upaya untuk memperkuat kerja sama saling menguntungkan untuk mendukung pembangunan perikanan di kedua Negara," jelasnya.

     Untuk keterangan lebih lanjut, silakan menghubungi Anang Noegroho, Plt. Kepala Pusat Data Statistik dan Informasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan (HP. 0811806244)



Editor: PR Wire
Copyright © ANTARA 2013