Tidak boleh ada ego sektoral mengenai sumber daya air
Jakarta (ANTARA News) - Menteri Koordinator bidang Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan masalah ketahanan air menjadi salah satu agenda prioritas nasional yang harus dituntaskan untuk mengatasi kelangkaan air dan mendorong pengadaan sumber daya alam tersebut untuk kepentingan masyarakat.

"Kita menginginkan agar daya tahan air menjadi agenda prioritas nasional, karena saat ini sudah dianggap krisis air dan ini tidak bisa ditunda-tunda," katanya seusai rapat koordinasi Dewan Sumber Daya Air Nasional di Jakarta, Kamis.

Hatta mengatakan salah satu pembahasan krusial dalam rapat tersebut adalah mengenai pembuatan rancangan tata ruang wilayah yang lebih memadai untuk mewujudkan pengendalian dan pemanfaatan sumber daya air.

"Jadi tidak boleh lagi terjadi kedepannya dimana satu daerah memerlukan waduk tapi tidak ada lahannya, masalah ini harus menjadi pertimbangan kedepan. Pembentukan tata ruang tersebut mencakup daerah resapan dan sumber mata air yang bisa hilang akibat pembangunan," katanya.

Hatta memastikan sumber air tidak boleh dikuasai oleh sekelompok orang atau perusahaan tertentu dan pemanfaatannya harus bermanfaat bagi keseluruhan masyarakat agar masalah terkait ketahanan pangan terselesaikan.

"Tidak boleh ada ego sektoral mengenai sumber daya air, karena air harus digunakan untuk semua kepentingan, oleh sebab itu definisi dari sumber daya air menjadi penting disini," katanya.

Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto menambahkan masalah ketahanan air menjadi penting, karena pada musim hujan volume air selalu melimpah, sebaliknya pada musim kemarau kondisinya serba kekurangan air.

"Pengelolaan air menjadi sangat penting, karena kita tidak bisa hidup tanpa air. Ketahanan air adalah kondisi dimana air itu selalu ada untuk menunjang kehidupan kita kedepan, untuk anak cucu kita dan seterusnya," ujarnya.

Menurut Djoko, program ketahanan air yang sedang disiapkan pemerintah adalah menyangkut reboisasi atau penanaman kembali hutan serta pembuatan waduk maupun perbaikan embung untuk pengairan atau irigasi sawah di pedesaan.

"Kalau banjir itu masalahnya, air turun terbuang ke laut. Tapi kalau kita tanggulangi dan kita halangi itu, berarti di waduk. Pada musim kemarau, air dari waduk bisa terpakai. Kalau bikin hutan, dan banjir airnya bisa meresap ke tanah. Jadi, untuk musim kemarau airnya masih ada," katanya.

Djoko memastikan Kementerian Pekerjaan Umum memiliki dana sebanyak Rp3 triliun untuk membenahi sarana sumber daya air dan sebesar Rp5 triliun dari anggaran 2014 untuk membangun waduk baru sebagai upaya mengatasi masalah pengairan.


Pewarta: Satyagraha
Editor: Heppy Ratna Sari
Copyright © ANTARA 2013