Okinawa setujui relokasi pangkalan udara AS di Jepang

Ini satu terobosan yang akan menyingkirkan sumber perpecahan puluhan tahun antara Tokyo dan Washington.

Para birokrat lokal menandatangani satu dokumen yang memberikan persetujuan gubernur bagi satu lokasi, yang membuka jalan bagi pembangunan satu pangkalan baru di pantai.

"Biro Okinawa kementerian pertahanan mengonfirmasikan, pihaknya telah menerima dokumen itu dari para pejabat lokal," kata seorang pejabat kementerian di biro tersebut.

Setelah bertahun-tahun mendapat penentangan kuat, Gubernur Okinawa, Hirokazu Nakaima, pekan ini bertemu dengan Perdana Menteri Jepang, Shinzo Abe, yang menjanjikan suntikan dana besar bagi ekonomi Okinawa setiap tahun sampai 2021.

Persetujuan Nakaima merupakan satu terobosan satu perjanjian pada 1996 untuk menutup pangkalan udara Futenma, yang terletak di daerah kota yang berpenduduk padat.

AS pada 2006 menyetujui relokasi pangkalan itu di pantai itu, tetapi tindakan itu dihambat oposisi seluruh Okonawa, yang merasa terlalu dibebani kehadiran militer AS di Jepang.

Gubernur itu diperkirakan akan mengumumkan keputusan itu Jumat petang di Okinawa, di mana penduduk telah bereaksi keras terhadap berita itu.

Dalam pertemuan dengan pemimpin Okinawa itu Rabu, Abe menjanjikan dana besar bagi kepulauan itu, sedikitnya 300 miliar yen (2,9 miliar dolar AS) bagi anggaran perangsang ekonomi setiap tahun sampai tahun fiskal 2021.

Paket dari usul-usul itu juga termasuk penghentian operasi di Futenma dalam lima tahun dan pengembalian segera tanah itu.

Nakaima menghadapi kritik keras dari pemerintah pusat, yang ia katakan adalah tidak simpatik pada pulau tropis di selatan itu, yang menampung sekitar separuh dari seluruh tentara AS yang berjumlah 47.000 personil di Jepang.

Memperoleh persetujuannya merupakan satu keberhasilan penting bagi Abe, dan saru yang diperkirakan akan meningkatkan kepercayaan di Washington terhadapnya setelah beberapa tahun frustrasi mengenai masalah itu.

Para pengamat menunjuk soal waktu perjanjian mengenai pangkalan itu dicapai saat Abe Kamis mengunjungi kuil Yasukuni, yang dianggap sebagai simbol di Asia timur laut imperialisme Jepang yang kejam abad ke-20.

Kunjungan itu, pertama oleh perdana menteri aktif sejak tahun 2006, menimbulkan kecaman kers dari Korea Selatan dan China, serta kecaman dari Washington, yang mengatakan pihaknya "kecewa" atas lawatan itu.

Abe, yang tidak mengunjungi Yasukuni sebelumnya sebagai perdana menteri, kembali berkuasa dengan antara lain menuduh pemerintah sebelumnya yang cenderung ke kiri yang membahayakan aliansi AS akibat pertikaian menyangkut Futenma.