Sejak awal PGRI menilai pelaksanaan UN menuai banyak kontroversi dan tahun 2013 adalah puncak kekacauan UN, kata Ketua Umum Pengurus Besar PGRI, Sulistiyo kepada wartawan di Jakarta, Jumat.
"Meski memunculkan kekisruhan pelaksanaan UN di beberapa daerah namun PGRI menyayangkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang bersikukuh amburadulnya UN akibat kesalahan teknis," katanya.
Lebih lanjut dikatakannya UN yang dibuat oleh banyak pakar itu tahun ini pelaksanaannya sangat kacau. Lembar UN terlambat diterima peserta UN membuat peserta UN tak bisa melaksanaan UN sesuai jadwal.
PGRI yang sejak awal kurang merespons positif UN karena dinilai pelaksanaanya tidak berdampak terhadap peningkatan mutu pendidikan. Dampaknya UN jauh dari harapan bahkan lebih buruk, kata Sulistiyo.
PGRI mendukung kebijakan baru dari Kemdikbud yang meniadakan ujian nasional di tingkat sekolah dasarn katanya.
"PGRI mendukung kebijakan itu asal dibarengi dengan menyiapkan guru dengan baik. Jangan sampai terjadi adanya sistem baru tetapi tidak memiliki makna yang baik terhadap upaya peningkatan pendidikan nasional," katanya.
Dengan dihapusnya UN sekolah dasar akan meningkatkan peran guru dan sekolah di daerah, katanya.
Pewarta: Zita Meirina
Editor: Desy Saputra
Copyright © ANTARA 2013
