Suksesnya pemilu tidak ditentukan siapa yang menang ataupun siapa yang kalah tetapi apakah pemilu diselengarakan dengan fair oleh insitusi penyelenggara yang netral dan tidak diintervensi."Depok (ANTARA News) - Intelektual muda PDI Perjuangan Fahmi Habcy menegaskan kecurangan pemilu legislatif yang terjadi di Kota Depok Jawa Barat akan menjadi "kotak pandora" bagi kecurangan pemilu legislatif secara nasional.
"Jangankan di Sumsel, di Kota Depok yang dekat dengan Jakarta saja bertaburan kecurangan Pemilu antar caleg dan partai. Info yang saya terima dari panwas kota Depok sekarang 'meledak' di Tapos, Sukmajaya, Pancoran Mas, Cilangkap, Bojongsari, Cipayung," kata Fahmi di Depok, Jumat.
Menurut dia Kota Depok merupakan "kotak pandora" kecurangan pemilu nasional dan jual beli suara sistematis. Jika memang KPU serta Bawaslu serius melakukan investigasi kecurangan pileg ini maka wacana penundaan pelaksanaan Pilpres 2014 yang sekarang merebak tidak perlu ada.
"Gimana mau pilpres untuk penyelenggaraan pileg aja kedodoran," ujar salah satu deklarator jaringan pemantau Pemilu UNFREL 1999 ini.
Untuk itu Fahmi menyarankan sebagai wujud reformasi di tubuh Polri agar Kapolri dan Kapolda Metro Jaya memberikan apresiasi positif dan antensi khusus kepada Kapolres Depok yang baru dilantik serta jajaran Intelkamnya karena telah melakukan langkah cepat melakukan penyidikan tindak pidana Pemilu di Depok yang massif dan tersistematis yang melibatkan caleg dan pengurus partai serta oknum PPK dan PPS, walau belum terlihat tanda-tanda positif sebagaimana telah berhasil ditindaklanjuti oleh jajaran kepolisian lainnya di Kepolisian Daerah Jawa Barat.
"Saya berani yakin 1000 persen tidak ada satupun anggota DPR RI terpilih dari Depok berani melakukan sumpah diatas kitab suci Injil atau Quran didepan jutaan pemirsa TV sebagaimana dilakukan Anwar Fuadi pada acara dialog TV tiga hari lalu. Jika ada yang berani lakukan itu berarti KPK dan Kejaksaan tidak perlu lagi mengawasi anggota dewan dalam tindak pidana korupsi di periode mendatang," katanya.
Ia menjelaskan sudah ada kesepakatan PDI Perjuangan dan Partai Nasdem beberapa hari yang lalu untuk mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi atas dugaan kecurangan pemilu legislatif nasional dan adanya laporan pidana Partai Nasdem Jawa Barat terhadap KPU Jawa Barat Rabu (30/4) atas ketidakbecusan KPU Jabar mencegah kecurangan sistematis Pemilu legislatif di Jabar.
"Pileg 2014 ini pileg yang paling 'memalukan dan menjijikkan' dalam sejarah pemilu pascareformasi," katanya.
Ia mengatakan publik terbelalak matanya atas apa yang disampaikan Ahmad Yani dan artis Anwar Fuadi disebuah acara dialog di TV nasional, betapa kecurangan dan transaksi politik oleh para caleg dengan oknum penyelenggara pemilu daerah, bagaikan transaksi "rumah bordil" antara "bromocorah politik" dengan "pelacur demokrasi".
Fahmi menjelaskan wajar saja PDI Perjuangan menggugat ke MK, karena sikap politik Megawati tidak berubah sebagaimana pidato Megawati Soekarnoputri dalam Deklarasi Pemilu Damai 2009 di Bidakara yang masih relevan dengan pemilu 2014 ini.
Pada kesempatan 5 tahun lalu itu Megawati mengungkapkan rekayasa apapun yang dilakukan siapapun adalah perbuatan kriminal politik yang mencederai hak rakyat. Tidak boleh ada politik uang, tidak boleh ada praktik penyuapan.
"Suksesnya pemilu tidak ditentukan siapa yang menang ataupun siapa yang kalah tetapi apakah pemilu diselengarakan dengan fair oleh insitusi penyelenggara yang netral dan tidak diintervensi," katanya. (*)
Pewarta: Feru Lantara
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2014
