Yang pasti, kita membutuhkan sistem pengupahan yang prediktif untuk industri dunia usaha dan adil bagi buruh."Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah mempertimbangkan adanya bantuan insentif dan formula pengupahan yang menguntungkan bagi industri padat karya agar terus dapat berkembang dan menyerap tenaga kerja sehingga mengurangi pengangguran.
"Andalan untuk penyerapan tenaga kerja kita itu di industri padat karya. Nah, kita harus memastikan industri padat karya terus berkembang dan menjadi penopang utama usaha kita mengurangi pengangguran," kata Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri usai mengikuti acara Korean Business Dialogue dengan Tema "Job Creation and Investment" di Jakarta, Kamis.
Industri padat karya masih menjadi andalan pemerintah untuk penyerapan tenaga kerja secara masif sehingga perhatian khusus diberikan kepada industri tersebut untuk menjamin kelangsungannya.
Menaker menyebut penting bagi pemerintah untuk memikirkan adanya bantuan insentif yang bisa diberikan ke indutri padat karya dan juga perlu dibahas mengenai sistem pengupahan yang adil bagi pekerja dan pengusaha.
"Nah, untuk insentif dan formula pengupahannya ini terus kita kaji. Kita terus ajak bicara semua pihak yang terkait baik itu dengan Apindo sebagai perwakilan perusahaan dan serikat pekerja," kata Hanif.
Untuk mencari formula pengupahan yang adil bagi kedua belah pihak, Hanif mengaku telah berkali-kali mengunjungi perusahaan-perusahaan untuk berdialog dengan pengusaha serta mendatangi serikat-serikat pekerja/buruh untuk menampung aspirasi dan masukan.
"Yang pasti, kita membutuhkan sistem pengupahan yang prediktif untuk industri dunia usaha dan adil bagi buruh. Soal bagaimana prediktifnya, soal formulanya itu yang saat ini kita pikirkan. Tapi semua usulan sudah masuk, sedang kita kaji formula terbaik," kata Hanif.
Menaker mengaku belum tahu kapan formula terbaik itu dapat diterapkan bagi industri padat karya di tanah air karena pembahasan masih dilakukan.
"Tentunya kita sudah bekerja. Kita sudah bikin timeline-nya, tapi belum kita buka (ke masyarakat), tunggu saja," kata Hanif.
Pemerintah juga melakukan penguatan kompetensi keterampilan kerja untuk meningkatkan produktivitas serta mengurangi pengangguran.
"Kita inginnya melatih tenaga kerja 500 ribu sampai satu juta orang pertahun. Tapi bagaimana? Ini terkendala dukungan anggaran. Paling saat ini kita hanya mampu melatih 120 ribu orang pertahun," kata Hanif.
Untuk meningkatkan kualitas angkatan kerja muda, Kemnaker terus menggalakkan peran 276 Balai Latihan Kerja (BLK) yang terdiri atas 14 BLK milik Kemnaker dan 262 Unit BLK milik pemda provinsi dan kabupaten/kota yang ada di seluruh Indonesia.
"Saat ini pun telah tersedia sekitar 8.039 lembaga pelatihan kerja, baik milik pemerintah maupun swasta. Selain meningkatkan kompetensi, keberadaan BLK dapat mendorong percepatan penyerapan tenaga kerja dan mengurangi angka pengangguran di pusat dan daerah," jelasnya.
Hanif juga menambahkan pemerintah berupaya mendorong terjadinya hubungan industrial yang kondusif untuk meningkatkan produktivitas kerja, meningkatkan keuntungan perusahaan dan mendorong masuknya investasi.
"Tak dapat dipungkiri, masuknya investasi baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri akan mampu menggerakkan roda perekonomian, menumbuhkan industri-industri padat modal dan padat karya serta membuka peluang kerja untuk mengurangi pengangguran," kata Hanif.
Pewarta: Arie Novarina
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2015
