"Saya tidak mengerti dengan rencana Kementrian BUMN mengganti Direksi Bulog, karena direksi Bulog baru 6 bulan bekerja," kata Herman di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin.
Katanya, jika alasannya target stok beras di Bulog 4 juta ton tidak tercapai maka itu permasalahannya bukan di direksi, tetapi ada pada sistemnya, baik kelembagaan maupun penganggarannya.
Hal ini, katanya, karena Bulog diminta agar mendapat kualitas beras medium yang baik, tetapi harga juga harus sesuai dengan harga pembelian pemerintah (HPP). Sementara saat ini harga beras tinggi dan rata-rata di atas HPP.
"Belum lagi pembentukan PT Perdagangan Pangan Indonesia telah menambah beban permintaan dan mengkatrol harga beras naik di pasaran," kata Herman.
PT PPI yang merupakan anak perusahaan PIHC (Pupuk Indonesia Holding Company) harus dipertimbangkan secara matang.
Ia menyarankan, agar pemerintah memperkuat fungsi dan kelembagaan Bulog sejalan dengan terbentuknya lembaga pangan nasional yang diamanatkan dalam UU no 18 tahun 2012, dimana lembaga ini di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden.
Pewarta: Zul Sikumbang
Editor: Unggul Tri Ratomo
Copyright © ANTARA 2015
