Jakarta (ANTARA News) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta pembuatan rencana aksi dan pendanaan penanganan pengungsi di NTT selesai satu bulan, yaitu membangun sekitar 14.666 rumah dalam tiga tahun, serta menjalankan program-program mendukung kesejahteraan rakyat. Hal itu diungkapkan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Aburizal Bakrie, usai Rapat Koordinasi Terbatas soal penanganan bencana longsor dan pengungsi di NTT, di Kantor Kantor Kepresidenan, Jakarta, Senin. Rapat koordinasi juga diikuti Menko Kesra Aburizal Bakrie, Mendagri M. Ma`ruf, Menteri Pertanian Anton Apriyantono, Menneg Koperasi dan UKM Surya Dharma Ali, serta Menkopolhukkam Widodo AS. "Tiga hal pokok jadi agenda rapat yaitu penanganan longsor dan banjir di Kabupaten Manggarai, NTT, penanganan pengungsi dari Timor Leste, penanganan kemiskinan dengan meningkatkan kecukupan pangan dan energi," kata Aburizal. Saat ini, jelas Aburizal, pengungsi akibat longsor dan banjir di Kabupaten Manggarai mencapai 9.762 kepala keluarga, belum lagi pengungsi dari Timor Leste. "Saat ini sudah dibangun sekitar 5.000 rumah, sehingga masih kurang sekitar sekitar 9.762 rumah yang peruntukannya bagi penduduk di sekitar desa yang terkena bencana, juga untuk menampung pengungsi dari Timor Leste," ujarnya. Pada 2007, katanya, pemerintah juga akan mengalokasikan dana dari APBN untuk membangun sekitar 3.000 rumah. Terkait penanganan bencana longsor yang terjadi pada Jumat (2/3) dinihari, Aburizal menjelaskan berdasarkan laporan Gubernur NTT, Piet A. Tallo, sejauh ini penanganan longsor dan banjir termasuk pengungsi masih bisa dilakukan dengan baik oleh Pemda NTT, meskipun dibutuhkan bantuan baik Pemda setempat maupun Pemerintah Pusat. "Pada dasarnya makanan cukup, tetapi bantuan terkendala cuaca yang mengakibatkan sejumlah daerah sulit ditembus dengan jalan darat, sehingga bantuan disalurkan lewat jalur laut," ujar Aburizal. Ia mengemukakan hal lain yang menjadi perhatian pemerintah di NTT penanganan pendidikan, kesejahteraan masyarakat dan kesehatan yang dilakukan tanpa membedakan penduduk asli ataupun penduduk pengungsi dari Timor Leste. "Pemerintah berupaya agar bagaimana layanan pendidikan dan kesehatan untuk seluruh masyarakat yang menjadi program pemerintah pusat dan daerah dapat diberikan secara gratis," katanya. Sementara soal mengatasi masalah kemiskinan, Presiden meminta ditangani melalui program penggalakan di sektor pertanian. "Presiden meminta penanganan dilakukan dengan mencarikan solusi melalui program ketahanan energi yang digalakkan melalui pemberdayaan Usaha Kecil Menengah (UKM), menggiatkan peternakan sapi, budidaya jagung, jambu mete, tanaman jarak pagar, budidaya lontar dan aren," katanya. Dengan program-program ini, ujar Aburizal, bisa tercipta lapangan pekerjaan sehingga mengurangi angka kemiskinan di wilayah itu. (*)

Copyright © ANTARA 2007