Dalam forum group discussion di Medan, Rabu, Deputi Bidang Usaha Pertambangan dan Industri Strategis Kementerian BUMN Fajar Harry Sampurno mengakui banyak kritikan terhadap kinerja Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Meski dianggap sebagai perusahaan yang besar, tetapi banyak pihaknya yang selama ini menilai kinerja BUMN itu lambat, birokratis, dan ruwet.
Karena itu, pemerintah dibawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo telah menyiapkan berbagai kebijakan untuk membenahi kinerja BUMN.
Ia menjelaskan, ketika menasionalisasi perusahaan Belanda pada tahun 1958, Indonesia memiliki 480 perusahaan yang bergerak di sejumlah bidang seperti perkebunann, RS, galangan kapal, dan perdagangan yang dijadikan BUMN.
Namun banyak perusahaan yang dinasionalisasi itu sudah tidak "bernyawa" karena yang diambil hanya berupa aset, bukan jaringan bisnisnya.
"Bisnisnya di Eropa tidak diambil sehingga segala sesuatunya masih ditentukan Eropa," katanya.
Ia menambahkan, pemilihan atas perusahaan tersebut baru dilakukan 10 tahun kemudian, dengan membagi perusahaan itu atas tiga kategoti yakni perusahaan jawatan (Perjan), perusahaan umum (Perum), dan persero.
Pada tahun 1998, jumlah perusahaan tersebut menyusut menjadi 191 perusahaan dengan berbagai pertimbangan, termasuk karena penggabungan dan likuidasi.
"Kini jumlahnya menjadi 118 perusahaan," katanya dalam diskusi dengan tema "Pengembangan Industri Aluminium Terintegrasi di Kawasan Industri Kuala Tanjung".
Ia menambahkan, meski jumlah BUMN tersebut tergolong banyak, tetapi pihaknya mengakui kinerja yang dihasilkan belum efisien.
Karena itu, pemerintah menyiapkan berbagai konsep dan kebijakan agar BUMN yang ada di Tanah Air kuat dan "lincah".
Salah satu kebijakan yang diambil adalah penyiapan bahan baku dari dalam negeri dan pengolahan berbagai produksi yang dihasilkan.
"Di Inalum, dulu semuanya impor, hasilnya juga semua diekspor," katanya.
Pewarta: Irwan Arfa
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2016
