Presiden juga dijadwalkan membawakan pidato kebangsaan pada hari Konstitusi pada tanggal 18 Agustus nanti. "Kami bersyukur dan gembira Bapak Presiden menyatakan kesediannya untuk memenuhi dan menghadiri agenda-agenda MPR di tahun ini," kata Ketua MPR RI Zulkifli Hasan seusai menghadiri Rapat Konsultasi Pimpinan MPR RI dan Presiden RI di Jakarta, seperti dalam keterangan tertulis MPR, Kamis.
Selain Zulkifli, Empat Wakil Ketua MPR, yakni Mahyudin, E.E Mangindaan, Hidayat Nur Wahid dan Oesman Sapta serta beberapa menteri Kabinet Kerja juga hadir dalam rapat yang berlangsung di Istana Presiden itu.
Dalam rapat, Zulkifli sempat menyampaikan sejumlah hal yakni posisi MPR sebagai rumah rakyat sehingga rakyat bebas menyampaikan aspirasinya kepada MPR, termasuk usulan amandemen UUD 1945.
"Kami utarakan kepada Bapak Presdien bahwa untuk memunculkan haluan negara harus ada amandemen UUD dan itu harus dikaji dan dilakulan dengan sangat hati-hati sekali. Untuk itu selain melakukan kajian mendalam di MPR sendiri, kami juga melakukan serap aspirasi ke berbagai elemen masyarakat," kata Zulkifli.
Kedua, lanjut dia, Pimpinan MPR menyampaikan soal wawasan kebangsaan, karakter bangsa dan cinta tanah air. Pasca reformasi bergulir ada yang hilang dari bangsa ini yakni roh kebangsaan. Banyak generasi muda yang tidak Pancasila dan lambang-lambang negara.
"Kami sampaikan itulah pentingnya sosialisasi pemahaman Pancasila yang kami gelar dengan nama sosialisasi empat pilar MPR. Namun sosialisasi ini butuh kerjasama aktif dan kiprah aktif seluruh elemen bangsa sehingga sosialisasi empat konsesus dasar itu bisa massif di lakukan ke seluruh rakyat Indonesia," kata Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu,
Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2016
